Tag Archives: APH

SUBANG – Warga Desa Kotasari, Kabupaten Subang, mempertanyakan transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jatayu yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat meski telah berjalan sekitar satu tahun. Warga bahkan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Subang melakukan audit terhadap pengelolaan dana serta hasil usaha BUMDes …

SIDOARJO – Dugaan pelanggaran tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, mencuat setelah video yang memperlihatkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo, Warih Andono, mengarahkan dukungan kepada salah satu calon kepala desa beredar luas di masyarakat. Video berdurasi 1 menit 9 detik itu direkam pada …

KUTAI TIMUR – Aktivitas pengolahan kayu di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, menjadi sorotan warga setempat setelah muncul dugaan kuat adanya penampungan kayu hasil pembalakan liar yang didistribusikan ke luar daerah, sehingga memicu kekhawatiran terhadap kelestarian hutan di wilayah tersebut. Di lokasi usaha pengolahan …

PEKALONGAN – Sorotan terhadap proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menguat setelah Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebesar Rp1,6 miliar yang dinilai tidak transparan dan diduga menyisakan selisih signifikan dalam realisasi di lapangan. LPKM menilai proyek yang berlokasi …

MANGGARAI TIMUR – Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), memicu gelombang kekhawatiran warga terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran tahun 2025. Hingga kini, belum terlihat adanya kegiatan usaha yang berjalan, sementara dana yang telah dialokasikan dipertanyakan penggunaannya. Seorang warga …

ACEH BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara tujuh Kepala Desa (Kades) akibat lambannya penyelesaian temuan audit dana desa yang berpotensi merugikan negara hingga Rp10,7 miliar. Kebijakan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan adanya ketidakpatuhan serius terhadap rekomendasi audit dalam batas waktu yang ditentukan. Keputusan …