Tag Archives: Pemerintahan Desa

Dua desa di Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai, memasuki fase baru setelah kepala desa pengganti antarwaktu dilantik, dengan penguatan pelayanan, administrasi, pengelolaan keuangan, dan pelibatan masyarakat menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. SINJAI – Pemerintahan Desa Samaturue dan Desa Saotengah memasuki babak baru setelah dua Kepala Desa (Kades) Pengganti Antar Waktu (PAW) …

Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memasuki tahap penyiapan sumber daya manusia, dengan kepastian status kerja, penempatan, dan hak manajer menjadi bagian yang perlu dituntaskan sebelum koperasi mulai berjalan. JAKARTA – Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu bagian yang tengah dimatangkan pemerintah menjelang operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kepastian …

Terdapat sejumlah pekerjaan teknis yang harus segera dituntaskan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi dan menyalurkan kebutuhan pokok serta barang bersubsidi secara berkelanjutan di tingkat desa. JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki tahap percepatan operasional setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata …

Tingkat kemandirian desa di Bojonegoro meningkat pada 2026, dengan 361 desa berstatus Mandiri dan 58 desa berstatus Maju berdasarkan pemutakhiran Data Indeks Desa. BOJONEGORO – Sebanyak 419 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kini telah mencapai status Mandiri dan Maju berdasarkan pemutakhiran Data Indeks Desa 2026. Rinciannya, 361 desa berstatus …

Sosialisasi mitigasi risiko hukum di Mitra membekali Hukum Tua dan perangkat desa agar lebih memahami aturan serta berhati-hati dalam mengambil kebijakan pemerintahan. MINAHASA TENGGARA – Pemerintah desa di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mendapat penguatan mengenai mitigasi risiko hukum agar para Hukum Tua, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih …

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta 391 Ketua BPD menjalankan pengawasan pemerintahan dan anggaran desa secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan pribadi dengan Kades. SINTANG – Sebanyak 391 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sintang diminta menjaga objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa. Hubungan dengan Kepala Desa (Kades), baik …

Pemkab Bekasi menyiapkan tahapan Pilkades 2026 untuk 154 desa sekaligus mempersiapkan pergantian anggota BPD yang masa jabatannya berakhir pada tahun yang sama. BEKASI – Sebanyak 154 desa di Kabupaten Bekasi masuk dalam persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 seiring berakhirnya masa jabatan kepala desa pada 28 September 2026. Pemerintah Kabupaten …

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyoroti perubahan komposisi anggaran pemerintah pusat dan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, terutama menyangkut transfer ke daerah dan pendanaan pembangunan desa. Dalam sidang paripurna, DPD mengusulkan tambahan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp45,22 triliun serta peningkatan Dana Desa menjadi …

JAKARTA – Wacana kembali memperpanjang masa jabatan kepala desa (Kades) tidak hanya menyangkut lamanya seorang pemimpin berada di pemerintahan desa, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan, pengawasan, serta transparansi pengelolaan anggaran desa. Perdebatan itu mengemuka setelah kelompok Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) meminta pemerintah mempertimbangkan tambahan masa jabatan …

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …