Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Sebanyak 1.617 anggota BPD Langkat untuk masa keanggotaan 2026–2034 diharapkan memperkuat pengawasan pemerintahan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawal pembangunan.
LANGKAT – Sebanyak 1.617 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Langkat mulai mengemban tugas untuk masa keanggotaan 2026–2034 setelah diresmikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti di Gedung Olahraga (GOR) Stabat, Rabu (11/11/2026). Mereka diharapkan memperkuat pengawasan pemerintahan desa sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dalam proses pembangunan.
Pengucapan sumpah menjadi awal bagi para anggota BPD untuk menjalankan fungsi kelembagaan dalam pemerintahan desa. Prosesi dipimpin langsung Tiorita dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Kegiatan tersebut disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat Amril, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Robby Deritawan, serta para rohaniawan.
Tiorita menegaskan, anggota BPD memiliki tanggung jawab strategis sehingga harus menjalankan amanah dengan integritas dan profesionalitas. Kepentingan masyarakat, menurut dia, harus menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas.
BPD mempunyai sejumlah fungsi penting, mulai dari menampung dan menyalurkan aspirasi warga, membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, hingga mengawasi kinerja kepala desa. Fungsi tersebut menempatkan BPD sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga jalannya pemerintahan desa agar tetap terbuka dan bertanggung jawab.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, para anggota BPD diharapkan menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Dengan demikian, kebutuhan, usulan, serta persoalan warga dapat disampaikan dan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan yang tersedia.
“Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten berharap seluruh anggota BPD yang baru diresmikan dapat membangun sinergi dan kolaborasi yang harmonis dengan kepala desa serta seluruh elemen masyarakat,” tegas Tiorita, sebagaimana diberitakan Posmetromedan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan BPD tidak boleh sebatas memenuhi struktur kelembagaan desa. Para anggota harus berperan aktif mendorong pembangunan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Langkat.
Peresmian anggota BPD tersebut berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan itu menjadi landasan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dengan jumlah anggota yang mencapai 1.617 orang, penguatan koordinasi antara BPD, kepala desa, dan masyarakat menjadi salah satu kunci agar fungsi representasi serta pengawasan berjalan efektif. Kinerja mereka diharapkan berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. []
Redaksi 01
