Tag Archives: Pemerintahan Desa

BATANG – Pengisian 334 formasi perangkat desa yang kosong di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memasuki tahap persiapan dengan sejumlah persoalan yang harus dituntaskan, mulai dari kesiapan anggaran pemerintah desa hingga pencegahan intervensi dalam seleksi calon perangkat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang meminta proses penerimaan berlangsung objektif dan sesuai ketentuan …

CILACAP – Penurunan alokasi Dana Desa menjadi tantangan bagi pemerintahan desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, empat penjabat kepala desa yang dilantik pada Jumat (16/10/2026) diminta mengutamakan program prioritas, meningkatkan efisiensi anggaran, serta menggali potensi lokal. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati …

DONGGO – Penetapan anggaran perubahan tahun 2026 menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Pembahasan tersebut dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat kewilayahan, tokoh masyarakat, dan warga setempat pada Kamis (15/10/2026). Musyawarah yang berlangsung di Aula Kantor …

BLITAR – Keterbatasan anggaran pemerintahan desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menjadi pemicu rencana aksi unjuk rasa empat organisasi kepala desa dan perangkat desa pada 21 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengalokasikan dana untuk tahun anggaran 2027 sekurang-kurangnya Rp144 miliar, setara dengan alokasi pada 2025. Tuntutan tersebut …

NATUNA – Penguatan peran masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa menjadi salah satu tanggung jawab anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, yang resmi menerima amanah untuk masa jabatan 2026–2034, Selasa (13/10/2026). Wakil Bupati (Wabup) Natuna Jarmin meresmikan sekaligus mengambil sumpah anggota BPD tersebut dalam …

JEMBER – Penguatan administrasi dan pengelolaan data organisasi menjadi fokus penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi hasil bimbingan teknis (bimtek) dan peluncuran SIM PKK yang digelar Tim Penggerak (TP) PKK Kecamatan Sukorambi pada …

KUPANG – Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 menjadi agenda penting bagi Desa Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar di Aula Kantor Desa Tesbatan II pada Selasa (13/10/2026), berbagai unsur desa berkumpul untuk membahas penyesuaian anggaran …

MAROS – Sebanyak 64 desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bersiap menghadapi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada April 2027 dengan perubahan aturan pencalonan yang dapat menentukan keberlanjutan kepemimpinan di tingkat desa. Salah satu ketentuan baru memungkinkan calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong, sedangkan kemenangan kotak kosong berpotensi membuat desa …

CILACAP – Kepala desa di Kabupaten Cilacap diingatkan agar tidak menanggung pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan uang pribadi, apalagi sampai berutang, demi mengejar pelunasan pajak. Peringatan ini menjadi perhatian bagi tata kelola pemungutan pajak di tingkat desa, terutama ketika aparat desa ikut mendorong warga memenuhi …

AMBON – Penurunan alokasi dana desa menjadi tantangan bagi pemerintah desa di Kota Ambon, Maluku, dalam mempertahankan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta memperkuat koordinasi, menyepakati prioritas kebutuhan warga, serta merancang program yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pesan tersebut …