Cegah Korupsi, Pengawasan Anggaran Desa Bandung Diminta Dimulai Sejak Perencanaan

BANDUNG – Pemerintah desa di Kabupaten Bandung diminta memperketat pengawasan keuangan sejak penyusunan program pembangunan agar penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan hukum. Langkah pencegahan tersebut ditekankan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).

Dadang menegaskan, upaya mencegah korupsi tidak cukup dilakukan ketika anggaran digunakan atau dipertanggungjawabkan. Pengawasan harus dimulai sejak perencanaan, termasuk memastikan aparatur desa memahami aturan pemerintahan dan pengelolaan keuangan.

Kepala desa, sekretaris desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta memahami batas kewenangan dan ketentuan yang menjadi pedoman pelaksanaan program. Pemahaman tersebut diperlukan agar kebijakan dan kegiatan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan.

“Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak,” tegasnya.

Menurut Dadang, salah satu langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran adalah memastikan perencanaan pembangunan disusun melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat. Mekanisme tersebut harus berjalan secara berjenjang, mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Pemerintah desa juga diminta menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai pedoman dalam menetapkan program prioritas. Setiap kegiatan harus disertai perencanaan terukur, mulai dari identifikasi kebutuhan, penentuan anggaran, hingga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Perhitungan biaya, lanjut Dadang, harus mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan dievaluasi setiap tahun. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut dinilai dapat melindungi aparatur desa selama menjalankan kegiatan pembangunan.

“Kalau kepala desa, sekretaris desa, dan BPD sudah memahami apa yang akan dikerjakan, berapa kebutuhan biayanya, serta memastikan semuanya sesuai aturan, tidak ada alasan untuk takut. Yang tidak boleh dilakukan adalah menyimpang dari ketentuan,” ujarnya.

Selain penguatan perencanaan, Dadang mengingatkan bahwa proses perencanaan pemerintahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terkoneksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, transparansi dan integritas harus diterapkan dalam setiap tahapan penganggaran.

Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Bandung meningkatkan pengawasan dengan lebih aktif mendatangi desa, terutama ketika terdapat informasi mengenai dugaan penyimpangan. Pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan laporan yang masuk.

“Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Kepala desa jangan sungkan. Jika ada informasi mengenai persoalan di suatu desa, Inspektorat melalui Irban harus segera turun untuk melakukan pemeriksaan dan pembenahan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Supardian mengatakan, seminar tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membangun pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Pada pelaksanaan tahun ini, DPMD melibatkan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat sebagai pemateri. Keterlibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perspektif eksternal mengenai pencegahan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Supardian menilai, integritas dan akuntabilitas aparatur tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap administrasi internal, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

“Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif. Kami ingin menghadirkan sudut pandang eksternal yang kritis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya.

Supardian juga menyoroti pengurangan anggaran desa yang cukup signifikan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa lebih selektif dalam menentukan kegiatan, dengan mengutamakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, memiliki manfaat nyata, serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Ia menegaskan, seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seminar tersebut diikuti 841 peserta yang terdiri atas 31 camat, 270 kepala desa, 270 sekretaris desa, dan 270 ketua BPD se-Kabupaten Bandung. Materi yang diberikan mencakup kebijakan dan strategi pencegahan korupsi, penguatan integritas aparatur, pengelolaan keuangan dan aset desa secara transparan, serta keterlibatan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam membangun desa antikorupsi.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah mendorong aparatur desa memperkuat pemahaman mengenai tata kelola anggaran dan pencegahan penyimpangan. Di tengah keterbatasan anggaran, perencanaan yang partisipatif, pengawasan aktif, dan penentuan prioritas pembangunan diharapkan menjadi landasan agar setiap dana yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa, sebagaimana diberitakan Satumedia terkait pelaksanaan seminar pada Senin, (16/11/2026). []

Redaksi02

About redaksi02

Lahir di Samarinda, 11 Mei 2007. Setelah lulus sekolah vokasi di SMKN 8 jurusan multimedia tahun, menekuni dunia jurnalistik hingga saat ini.

Check Also

Aktivasi IKD di Balai Desa Jubellor Jangkau 49 Warga

PDF đź“„ Sebanyak 49 warga Desa Jubellor mengikuti aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui pelayanan langsung …

Pemerintah Siapkan Kredit Murah, Petani Didorong Lepas dari Jeratan Rentenir

PDF đź“„Pemerintah menyiapkan 13 ribu Kopdes Merah Putih sebagai saluran kredit pertanian berbunga 8–9 persen …

Cabai Rawit Jadi Sumber Pangan dan Penghasilan Keluarga Petani Badui

PDF đź“„ Petani Badui di Lebak mengandalkan cabai rawit dan kencur sebagai sumber pendapatan serta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *