Tag Archives: Pemerintahan Desa

Bupati Kebumen Dorong Pengawasan BPD Diperkuat

KEBUMEN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong semakin kuat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting dalam menjaga fungsi pengawasan tersebut. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan hal itu saat membuka …

Read More »

Batas 75.266 Desa Belum Tuntas, Baru 16,77 Persen

JAKARTA – Penegasan batas desa secara nasional masih menghadapi tantangan, dengan progres baru mencapai 16,77 persen dari total 75.266 desa hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah kini tidak hanya mengejar penyelesaian aspek teknis pemetaan, tetapi juga mengantisipasi potensi sengketa sosial yang dapat muncul akibat perbedaan klaim wilayah antardesa. Direktur Jenderal Bina …

Read More »

Tak Puas 16 Tahun, Kades Usul Masa Jabatan Diperpanjang

JAKARTA – Wacana menghapus batas periodisasi kepala desa kembali mencuat setelah sekitar 36.000 kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jika usulan tersebut diterima, kepala desa berpeluang mencalonkan diri tanpa batas periode setelah sebelumnya masa jabatan maksimal …

Read More »

56 Desa di Ponorogo Masuk Masa Transisi, Pj Kades Disiapkan

PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menyiapkan penjabat (Pj) kepala desa untuk memastikan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan setelah masa jabatan kepala desa di 56 desa berakhir pada Minggu, 13 September 2026. Pj kepala desa yang disiapkan berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Ponorogo. Mereka akan …

Read More »

Batas 75 Ribu Desa Belum Tuntas, Kemendagri Perkuat Mediasi

JAKARTA – Penegasan batas desa di Indonesia didorong tidak berhenti pada penentuan garis wilayah, tetapi harus diawali dengan pemetaan potensi konflik agar persoalan sosial dapat diselesaikan sebelum batas ditetapkan secara definitif. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan penapisan lingkungan dan sosial dalam proses penegasan batas desa yang mendapat dukungan pendanaan Bank …

Read More »

Kades Kenjo Ditahan, Pemkab Banyuwangi Pastikan Pelayanan Tak Terhenti

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mulai menyiapkan langkah untuk menjaga pelayanan masyarakat Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, tetap berjalan setelah kepala desa setempat berinisial AS (34) ditahan kepolisian terkait dugaan penipuan beasiswa kuliah kedokteran di China. Pemkab Banyuwangi kini menunggu keterangan resmi dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang mengenai kondisi …

Read More »

Kades Usul Mantan Kades Bisa Jadi Penjabat

JAKARTA – Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 menghadapi sejumlah pertimbangan, mulai dari kemampuan anggaran hingga ketersediaan aparatur untuk mengisi jabatan kepala desa sementara. Aspirasi tersebut disampaikan Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam audiensi di kompleks parlemen, …

Read More »

Perpanjangan Jabatan Kades Diusulkan, Pilkades Bisa Ditunda

JAKARTA – Usulan memperpanjang masa jabatan sekitar 36.000 kepala desa yang diperkirakan berakhir pada 2027-2029 kembali mengemuka dengan alasan efisiensi anggaran dan menjaga keberlanjutan pelayanan pemerintahan desa. Usulan tersebut mendapat sinyal positif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meski penerapannya tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Wakil Ketua DPR Sufmi …

Read More »

Kemendagri Soroti Kemandirian Pendapatan Desa di Tengah Digitalisasi

BREBES – Digitalisasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diperkuat melalui pelatihan bagi sekretaris desa agar pemanfaatan teknologi tidak sekadar memindahkan proses administrasi ke aplikasi, tetapi juga meningkatkan ketepatan data, transparansi anggaran, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penguatan tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Implementasi Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan …

Read More »

PIMPASA Dikukuhkan, Imigrasi Perluas Edukasi hingga Desa Sumut

MEDAN – Pengawasan keimigrasian di Sumatera Utara (Sumut) diperkuat hingga tingkat desa melalui pengukuhan 53 Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dan penetapan 171 Desa Binaan Imigrasi. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) sejak dari lingkungan masyarakat. Pengukuhan tersebut dilakukan …

Read More »