MURUNG RAYA – Kemampuan aparatur desa dalam mengelola anggaran menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) untuk memastikan keuangan desa digunakan secara transparan, tertib administrasi, dan bertanggung jawab. Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mura tersebut melibatkan seluruh kepala desa (Kades), sekretaris desa (Sekdes), kepala urusan (Kaur), kepala seksi (Kasi), serta bendahara desa. Pelatihan berlangsung di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang.
Materi Bimtek disampaikan oleh sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kejaksaan Negeri Mura, Inspektorat Mura, DPMD Mura, dan Dinas Sosial Mura. Keterlibatan berbagai instansi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa mengenai aspek teknis, administrasi, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPMD Mura, Jimsuat, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam memahami regulasi, menyusun APBDes, hingga mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan desa.
“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman aparatur kepala desa terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa, memberikan keterampilan teknis dalam penyusunan APBDes, serta meningkatkan kemampuan mengoperasikan aplikasi keuangan desa secara efektif dan akurat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi,” tuturnya, Kamis (12/11/2026), sebagaimana diberitakan Rakyatkalteng, Kamis, (12/11/2026).
Penguasaan terhadap regulasi dan aplikasi keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui peningkatan kompetensi tersebut, aparatur diharapkan mampu menjalankan setiap tahapan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, mulai dari penyusunan perencanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Mura, Lynda Kristiane, dalam sambutannya juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa agar tata kelola keuangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti materi dengan serius dan memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan, khususnya terkait penyusunan APBDes serta penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa,” ucapnya
Menurutnya, kecermatan dan keterbukaan dalam mengelola keuangan desa diperlukan agar setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.
Penguatan kapasitas aparatur melalui Bimtek ini diharapkan tidak berhenti pada pemahaman materi selama pelatihan, tetapi juga diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Dengan kemampuan menyusun anggaran, mengoperasikan aplikasi keuangan, dan mempertanggungjawabkan penggunaannya secara baik, pemerintah desa di Mura diharapkan semakin mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan masyarakat. []
Redaksi02
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara