Tag Archives: kebijakan pemerintah

Rakernas AKSI Dorong Penyelarasan Kebijakan Pemerintah dan Aspirasi Desa

JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) menjadi ruang untuk menyelaraskan aspirasi kepala desa dengan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan dari desa. Forum yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026), dihadiri kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota. Ketua Umum Dewan Pengurus …

Read More »

Barang Subsidi Bakal Masuk Jalur Kopdes Merah Putih

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penyaluran barang bersubsidi pemerintah dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih). Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat ketepatan sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan barang subsidi dalam rantai perdagangan. Prabowo menyampaikan kebijakan itu dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan …

Read More »

Pemerintah Siapkan SDM Koperasi Desa Lewat Pelatihan Komcad

KOLAKA – Pemerintah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menyiapkan skema pelatihan khusus bagi calon manajer koperasi yang tidak hanya berfokus pada kemampuan manajerial, tetapi juga mencakup pembinaan kedisiplinan melalui Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad). Kebijakan tersebut mencuat setelah beredarnya dokumen surat pernyataan seleksi calon manajer …

Read More »

Qodari: KDMP Bisa Ciptakan 1,4 Juta Pekerjaan

JAKARTA – Pemerintah menyoroti potensi besar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai motor penciptaan lapangan kerja baru di tingkat desa, dengan proyeksi penyerapan hingga 1,4 juta tenaga kerja apabila program nasional tersebut berjalan sesuai target pembangunan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa skema KDMP dirancang tidak hanya …

Read More »

Dari Distribusi ke Ekonomi, Kopdes Siap Ambil Peran Lebih Besar

KUDUS – Wacana penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dinilai berpotensi memperkuat sistem distribusi di tingkat desa sekaligus mendorong geliat ekonomi lokal. Pemerintah desa pun mengaku siap menjalankan peran tersebut karena telah terbiasa terlibat dalam proses distribusi bantuan kepada masyarakat. Kepala Desa (Kades) Ngembal Kulon, Kecamatan …

Read More »

Dana Transfer Daerah Dipotong untuk Bayar Utang Kopdes

JAKARTA – Pemerintah mengubah secara signifikan mekanisme pembiayaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, dengan mengambil alih langsung kewajiban pembayaran utang koperasi melalui skema pemotongan dana transfer daerah. Aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa …

Read More »

APBN Masuk Skema Pembiayaan Kopdes, Pro dan Kontra Muncul

JAKARTA – Pemerintah melalui kebijakan fiskal terbaru menetapkan skema pembiayaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar cicilan pinjaman, sehingga berpotensi mempercepat pembangunan ekonomi desa sekaligus memunculkan perhatian terkait penggunaan dana publik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan …

Read More »

Kebakaran Sumur Minyak Muba, Opsi Pelepasan HGU Muncul

MUSI BANYUASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) mulai memetakan solusi jangka menengah pascakebakaran sumur minyak masyarakat di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Jumat (03/04/2026), dengan opsi penataan lahan hingga kemungkinan pelepasan sebagian area Hak Guna Usaha (HGU). Langkah tersebut mengemuka saat …

Read More »

Pemprov Jateng Tunggu Petunjuk Teknis P3K untuk Koperasi Desa

PEMERINTAH Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) aktif menginisiasi kunjungan pembelajaran pengembangan desa dengan memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam rangka mendukung operasional koperasi ini, pemerintah berencana melibatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai tenaga pendamping di seluruh Indonesia. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah …

Read More »