CIREBON – Pemerintah menyiapkan teknologi budi daya ikan berbasis sistem recirculating aquaculture system (RAS) skala mini untuk diterapkan di desa-desa yang berada jauh dari wilayah pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pengembangan teknologi Mini RAS tersebut mencapai sekitar 40.000 titik di seluruh Indonesia hingga 2029. Menteri Kelautan dan Perikanan …
Read More »Masa Jabatan Kades Mau Diperpanjang Lagi, Kapasitas dan Pengawasan Jadi Sorotan
JAKARTA – Wacana kembali memperpanjang masa jabatan kepala desa (Kades) tidak hanya menyangkut lamanya seorang pemimpin berada di pemerintahan desa, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan, pengawasan, serta transparansi pengelolaan anggaran desa. Perdebatan itu mengemuka setelah kelompok Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) meminta pemerintah mempertimbangkan tambahan masa jabatan …
Read More »1.269 Kampung Nelayan Dibangun 2026, Anggaran Capai Rp10 Triliun
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026. Program tersebut diarahkan tidak hanya membangun kawasan permukiman nelayan, tetapi juga melengkapi fasilitas produksi dan pemasaran agar hasil tangkapan memiliki akses pasar yang lebih luas. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan …
Read More »Pemerintah Siapkan RBI Masuk Perencanaan Pembangunan Daerah 2027
JAKARTA – Program Ruang Bersama Indonesia (RBI) diarahkan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah mulai 2027. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah memasukkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 setelah tiga kementerian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pelaksanaannya. SKB RBI ditandatangani …
Read More »Tak Puas 16 Tahun, Kades Usul Masa Jabatan Diperpanjang
JAKARTA – Wacana menghapus batas periodisasi kepala desa kembali mencuat setelah sekitar 36.000 kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jika usulan tersebut diterima, kepala desa berpeluang mencalonkan diri tanpa batas periode setelah sebelumnya masa jabatan maksimal …
Read More »Kades Usul Mantan Kades Bisa Jadi Penjabat
JAKARTA – Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 menghadapi sejumlah pertimbangan, mulai dari kemampuan anggaran hingga ketersediaan aparatur untuk mengisi jabatan kepala desa sementara. Aspirasi tersebut disampaikan Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam audiensi di kompleks parlemen, …
Read More »Babinsa Diminta Perkuat Program Desa Berdaya di NTB
LOMBOK TIMUR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meminta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperkuat pendampingan masyarakat desa melalui Program Desa Berdaya sekaligus membantu menjaga kawasan hutan dari ancaman kerusakan dan kebakaran. Arahan tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dalam Apel Komandan Satuan (Dansat) …
Read More »Prabowo Minta BRIN Kembangkan Teknologi Desalinasi untuk Desa
NUSA TENGGARA TIMUR – Keterbatasan air bersih di wilayah kepulauan pascabencana mendorong pemerintah mencari solusi jangka panjang melalui teknologi. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama perguruan tinggi dan unsur terkait mengembangkan teknologi desalinasi yang dapat diproduksi di dalam negeri dan diterapkan hingga tingkat desa. Arahan …
Read More »PIMPASA Dikukuhkan, Imigrasi Perluas Edukasi hingga Desa Sumut
MEDAN – Pengawasan keimigrasian di Sumatera Utara (Sumut) diperkuat hingga tingkat desa melalui pengukuhan 53 Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dan penetapan 171 Desa Binaan Imigrasi. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) sejak dari lingkungan masyarakat. Pengukuhan tersebut dilakukan …
Read More »PPDI Purworejo Teken MoU dengan LBH
PURWOREJO DESA NUSANTARA Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo resmi menandatangani nota kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perangkat desa. Kerja sama ini diambil sebagai langkah antisipatif apabila perangkat desa suatu saat menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan tugasnya. Divisi Hukum …
Read More »
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara