Tag Archives: Anggaran Desa

BONE BOLANGO – Ketertiban pencatatan aset menjadi salah satu tanggung jawab penting pemerintah desa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Barang yang dibeli menggunakan anggaran desa harus segera dicatat dan dikelola secara resmi, bukan disimpan atau digunakan secara pribadi hingga pemeriksaan oleh Inspektorat mendekat. Peringatan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bone …

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta 391 Ketua BPD menjalankan pengawasan pemerintahan dan anggaran desa secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan pribadi dengan Kades. SINTANG – Sebanyak 391 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sintang diminta menjaga objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa. Hubungan dengan Kepala Desa (Kades), baik …

Komisi V DPR RI meminta tambahan anggaran Kemendes PDT digunakan berdasarkan skala prioritas agar manfaatnya menjangkau desa yang masih tertinggal. JAKARTA – Keterbatasan anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) membuat penentuan skala prioritas menjadi perhatian dalam pemanfaatan anggaran untuk pembangunan desa. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) …

TAMBOLAKA – Sebanyak 65 dari 173 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, belum mencairkan Dana Desa tahap II tahun anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya meminta pemerintah desa segera mengajukan permohonan pencairan sesuai ketentuan agar program pembangunan dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan. Kepala …

JAKARTA – Keterbatasan anggaran pemerintah desa dinilai menjadi alasan perlunya pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan jalan desa. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sofwan Dedy Ardyanto mendorong penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada …

JAKARTA – Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 menghadapi sejumlah pertimbangan, mulai dari kemampuan anggaran hingga ketersediaan aparatur untuk mengisi jabatan kepala desa sementara. Aspirasi tersebut disampaikan Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam audiensi di kompleks parlemen, …

MANGGARAI – Penurunan signifikan Dana Desa di Wae Mulu, Kecamatan Wae Ri’i, memaksa calon Kepala Desa (Cakdes) untuk mengubah strategi pembangunan. Teodorus Weke menekankan bahwa keterampilan melobi ke berbagai tingkat pemerintahan kini menjadi kunci untuk menghadirkan program pembangunan yang berdampak bagi warga desa. Menurut Teodorus, anggaran desa yang sebelumnya mencapai …

PURBALINGGA – Ketidakjelasan alokasi Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Purbalingga masih menjadi kendala utama dalam implementasi program tersebut. Hingga kini, pemerintah daerah belum menerima rincian pagu anggaran per desa, meski regulasi terbaru telah diterbitkan pemerintah pusat. Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas …

LEBAK – Kebijakan pengalihan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026 untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak (Lebak) dan Kabupaten Pandeglang (Pandeglang), Provinsi Banten (Banten), menuai sorotan. Sebanyak 65 persen DD disebut dialokasikan untuk program tersebut, sehingga berdampak pada keterbatasan anggaran pembangunan desa. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa …

JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) hari ini, Senin (30/03/2026), pukul 09.00 WIB, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menanggapi kontroversi seputar kasus videografer Amsal Sitepu dari Sumatera Utara. RDPU ini muncul di tengah desakan publik yang menilai proses hukum terhadap Amsal sarat ketidakadilan, …