Pemerintahan

KEDIRI – Sebanyak 47 desa di Kabupaten Kediri menghadapi ketidakpastian jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setelah masa jabatan kepala desa di wilayah tersebut berakhir pada 2026. Di sisi lain, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kediri menyatakan draf aturan serta anggaran pelaksanaan telah disiapkan, tetapi tahapan belum dapat …

BELITUNG TIMUR – Pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Belitung Timur masih terkendala rendahnya keaktifan agen pendata di desa. Dari hampir 700 agen yang terdaftar, baru sekitar 30 persen yang aktif mendatangi rumah warga untuk melakukan pendataan. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan pencapaian target pendataan terhadap sekitar …

SUKOHARJO – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 126 desa di Kabupaten Sukoharjo pada 10 Desember 2026 masih menghadapi persoalan kepastian regulasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menyatakan pelaksanaan tetap disiapkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, sementara perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meminta seluruh tahapan …

JAKARTA – Aspirasi pemerintahan desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk pemerintah setelah Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Forum tersebut diikuti para kepala desa untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan desa sekaligus …

JAKARTA – Usulan memperpanjang masa jabatan sekitar 36.000 kepala desa yang diperkirakan berakhir pada 2027-2029 kembali mengemuka dengan alasan efisiensi anggaran dan menjaga keberlanjutan pelayanan pemerintahan desa. Usulan tersebut mendapat sinyal positif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meski penerapannya tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Wakil Ketua DPR Sufmi …

KEDIRI – Warga Kabupaten Kediri yang merasa posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya kini mendapat ruang untuk mengajukan pembaruan data. Salah satu jalurnya dapat ditempuh melalui kantor desa dengan bantuan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Pemerintah Kabupaten …

JAKARTA – Persoalan ambang batas pencalonan kepala daerah dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan menghapus atau menurunkan persentasenya. Perubahan jadwal pemilu yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah justru memunculkan persoalan baru karena hak partai mengusung calon kepala daerah masih ditentukan berdasarkan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) …

JAKARTA – Persoalan tata kelola menjadi perhatian dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setelah tim pencegahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) menemukan sejumlah celah yang berpotensi mengganggu akuntabilitas program. Dua persoalan utama yang disoroti ialah belum jelasnya pelibatan pemerintah daerah serta minimnya transparansi dalam proses pengadaan. Temuan …

JAKARTA – Keterbatasan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi posisi penjabat kepala desa mendorong sejumlah Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) mengusulkan perubahan mekanisme pengisian jabatan tersebut. Mereka meminta kepala desa yang masih aktif dapat menjadi alternatif penjabat kepala desa ketika ketersediaan ASN tidak mencukupi. Usulan itu disampaikan Kades …

JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) menjadi ruang untuk menyelaraskan aspirasi kepala desa dengan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan dari desa. Forum yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026), dihadiri kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota. Ketua Umum Dewan Pengurus …