Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
GARUT – Masyarakat Desa Sukamurni, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), mengembangkan wisata berbasis pengetahuan tradisional sebagai alternatif ekonomi tanpa memperluas pemanfaatan lahan hutan. Langkah ini dilakukan dengan menjadikan kearifan lokal Sunda, cerita masyarakat, dan pemahaman terhadap lingkungan sebagai daya tarik, sekaligus mempertahankan fungsi ekologis kawasan Perhutanan Sosial seluas 856 hektare.
Pengembangan tersebut berkaitan dengan hasil pemetaan kawasan menggunakan metode Patanjala. Dari total lahan yang dikelola Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Berkah Tani di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cipasang, bagian dari sub-DAS Ciwulan, hanya sekitar 180 hektare yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Sebagian besar kawasan lainnya diarahkan menjadi wilayah tutupan dan larangan.
Ketua LPHD Berkah Tani, Hendra Anggara, mengatakan keterbatasan pemanfaatan lahan mendorong masyarakat mencari sumber pendapatan alternatif. Salah satu pilihan yang dikembangkan adalah wisata desa yang memperkenalkan tata nilai masyarakat Sunda, terutama hubungan manusia dengan alam.
“Jadi bukan desa wisata, yang dikembangkan wisata desa. Yang kita tawarkan pada wisatawan tata nilai masyarakat Sunda, terutama dalam hal hubungan dengan alam,” ujar Hendra, Minggu (08/11/2026).
Konsep tersebut tidak mengutamakan pembangunan wahana atau fasilitas wisata berskala besar. Pengunjung justru diajak memahami cara masyarakat setempat membaca kondisi alam, mengatur pemanfaatan ruang, dan menjaga kawasan yang memiliki fungsi ekologis.
Menurut Hendra, pengembangan wisata itu berangkat dari pengetahuan tradisional Sunda yang dikenal dengan metode Patanjala. Pendekatan tersebut berkaitan dengan pengaturan ruang berdasarkan karakteristik alam, termasuk kondisi daerah aliran sungai.
Dalam penerapannya, kawasan dibagi menjadi tiga bagian, yakni larangan, tutupan, dan baladahan. Ketiganya memiliki fungsi berbeda dalam menentukan batas perlindungan dan pemanfaatan lingkungan.
“Kawasan larangan merupakan wilayah yang harus dijaga dan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Sementara kawasan tutupan dapat dimanfaatkan secara terbatas, sedangkan baladahan menjadi ruang untuk kegiatan produksi masyarakat,” jelasnya.
Hendra juga menjelaskan bahwa dalam tradisi Sunda, Gunung Cikuray dikenal dengan nama Gunung Larang Srimanganti yang dikaitkan dengan naskah kuno Amanat Galunggung. Pengetahuan tersebut menjadi salah satu rujukan masyarakat mengenai hubungan manusia dengan alam dan pentingnya menjaga kawasan ekologis.
Gunung Cikuray memiliki peran sebagai kawasan hulu sejumlah aliran sungai, antara lain Cikaengan dan Ciwulan yang mengalir menuju pantai selatan Jawa, serta beberapa sub-DAS Cimanuk yang bermuara ke pantai utara. Karena itu, pengaturan pemanfaatan kawasan dinilai penting untuk mempertahankan fungsi lingkungan.
Dalam kegiatan wisata, pengunjung nantinya diajak menjelajahi kawasan tutupan bersama pemandu yang telah memperoleh pembekalan mengenai pengetahuan lokal. Mereka akan diperkenalkan pada hubungan antara penamaan suatu tempat dan karakteristik alam di sekitarnya.
Hendra mencontohkan, sejumlah nama wilayah di Jabar diawali kata “Ci” yang dalam pengetahuan Patanjala memiliki keterkaitan dengan kondisi alam dan keberadaan sumber air. Sejumlah nama kampung di Sukamurni juga disebut memiliki hubungan dengan tanda-tanda alam setempat.
“Nanti pemandu yang telah dididik akan menjelaskan bagaimana nama suatu tempat identik dengan kondisi alamnya. Ada tanda-tanda alam yang bisa dilihat dan tanda alam itu yang jadi dasar penamaan tempat,” ucap Hendra.
Pendekatan tersebut juga memperkenalkan etika komunikasi masyarakat Sunda melalui ungkapan “Hamo Dibasa Mun Can Disaba”. Prinsip itu mengajarkan seseorang agar tidak membicarakan sesuatu sebelum mengetahui atau menyaksikannya secara langsung.
“Hamo Dibasa Mun Can Disaba, itu etika komunikasi masyarakat Sunda. Jadi pengunjung bukan hanya dijelaskan, tapi juga bisa melihat langsung tanda atau ciri alam yang jadi alasan penamaan tempat,” katanya.
Selain pengetahuan lingkungan, LPHD Berkah Tani mulai memetakan potensi sosial dan ekonomi masyarakat di setiap rukun warga (RW). Pemetaan itu dilakukan untuk menemukan kekhasan masing-masing wilayah yang dapat diperkenalkan kepada pengunjung.
Salah satu potensi yang diangkat adalah aktivitas warga Sukamurni sebagai pedagang cuanki di berbagai kota di luar Garut. Fenomena tersebut menjadi bagian dari cerita kehidupan ekonomi masyarakat yang dapat dipelajari wisatawan.
“Tiap RW punya potensi wisata unggulan yang bisa wisatawan pelajari,” ungkapnya.
Pengembangan wisata tersebut tidak diarahkan untuk mendatangkan pengunjung dalam jumlah besar. Masyarakat ingin mempertahankan nilai sosial dan budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan desa, sehingga pembangunan infrastruktur wisata juga tidak dilakukan secara berlebihan.
“Makanya, tidak banyak infrastruktur yang dibangun. Pengunjung harus menyesuaikan dengan kehidupan orang Sukamurni, karena ini yang jadi daya tariknya,” tegas Hendra.
Ketua Baresan Incu Putu Pangauban (BIPP), Anwar Maulana, menilai kekuatan wisata Sukamurni terletak pada cerita mengenai kehidupan masyarakat Sunda yang menjaga hubungan harmonis dengan alam. Menurutnya, pengetahuan dan tradisi masyarakat dapat menjadi daya tarik tanpa harus mengubah karakter asli wilayah tersebut.
“Potensi wisatanya cerita saja, jangan yang lain. Cerita tentang orang Sunda dulu yang hidup harmoni dengan alamnya. Desa Sukamurni ini kan alamnya masih bagus karena masyarakatnya hidup harmoni dengan alam, tidak merusak alam, itu saja yang dijual,” tegasnya.
Ia mengatakan, masyarakat masih memiliki pengetahuan mengenai tanda-tanda alam dan nilai kehidupan yang diwariskan generasi terdahulu. Namun, pengetahuan tersebut perlu dikemas agar dapat disampaikan secara menarik dan mudah dipahami pengunjung.
Karena itu, peningkatan kapasitas warga menjadi bagian dari pengembangan wisata. Pelatihan diarahkan agar masyarakat mampu menyampaikan cerita dan menjelaskan pengetahuan lokal yang menjadi kekhasan wilayahnya.
“Karena cerita ini jadi potensi wisata, makanya ada pelatihan, peningkatan kapasitas warga,” jelasnya.
Pengembangan wisata Sukamurni juga mendapat pendampingan akademisi melalui Locus Perhutanan Sosial pada Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB). Ketua Locus Perhutanan Sosial SBM ITB, Juliansyah Putra, mengatakan pengembangan tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Perhutanan Sosial.
“Kita perlu memastikan penguatan ekonomi masyarakat berjalan seiring dengan perlindungan ekologi dan keberlanjutan pengetahuan lokal,” ujarnya.
Pendampingan dilakukan melalui program dampak sosial dengan melibatkan peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yayasan Sri Manganti Lestari, BIPP, serta Universitas Garut (Uniga). Kolaborasi lintas lembaga itu diarahkan untuk merumuskan model wisata desa yang berakar pada pengetahuan lokal Sunda dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kawasan hutan.
Anggota tim dampak sosial Locus Perhutanan Sosial SBM ITB, Erlangga Mahardika, menambahkan bahwa pengembangan wisata memerlukan keterlibatan berbagai disiplin ilmu. Pendekatan tersebut diperlukan agar kepentingan pariwisata tidak mengesampingkan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat.
“Mitra dan peneliti lintas disiplin kami gandeng agar pengembangan wisata desa ini tidak hanya mempertimbangkan aspek wisata, tapi juga konteks sosial, budaya dan ekologis,” jelasnya.
Melalui pengembangan tersebut, masyarakat Sukamurni diharapkan memiliki sumber kegiatan ekonomi alternatif yang tidak bergantung pada perluasan pemanfaatan lahan hutan. Pada saat yang sama, pengetahuan tradisional, kehidupan sosial, dan fungsi ekologis kawasan dapat tetap terjaga sebagai bagian dari kekuatan desa. []
Redaksi02
