Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PEMALANG – Sebanyak 174 desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (Jateng), menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada Senin, 9 November 2026. Untuk menjaga proses demokrasi di tingkat desa tersebut, Kepolisian Resor (Polres) Pemalang menyiapkan personel gabungan guna mengamankan tempat pemungutan suara (TPS), mengantisipasi konflik antarpedukung calon, serta memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilih tanpa intimidasi.
Pengamanan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan di setiap wilayah. Dari 174 desa yang tersebar di 14 kecamatan, potensi gangguan keamanan dinilai berbeda-beda sehingga penempatan personel disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing TPS.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pemalang Anggaito Hadi Prabowo memimpin apel pergeseran pasukan pengamanan TPS di halaman Gedung Serbaguna Pemalang, Minggu, 8 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, ia meminta dukungan personel dari satuan Samapta, Korps Brigade Mobil (Brimob), serta jajaran kewilayahan untuk memperkuat pengamanan di desa-desa penyelenggara Pilkades.
“Sebanyak 174 desa di 14 kecamatan akan melaksanakan pemilihan, dengan dinamika keamanan yang bervariasi, mulai dari tingkat tinggi, sedang, hingga rendah. Oleh karena itu, kami memohon bantuan pasukan dari Samapta, Brimob, dan pasukan kewilayahan untuk membackup pengamanan TPS,” kata Anggaito.
Bagi masyarakat desa, pengamanan tersebut menjadi bagian penting untuk menjamin proses pemilihan berlangsung tertib dan memberi ruang bagi warga menentukan calon pemimpinnya secara bebas. Karena itu, Anggaito menekankan agar seluruh personel menjaga netralitas serta tidak menunjukkan sikap yang dapat ditafsirkan sebagai dukungan kepada calon tertentu.
“Netralitas adalah harga mati. Jangan sampai ada perilaku kita yang ditafsirkan berpihak,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan Rmol Jateng, Minggu, (08/11/2026), pengamanan Pilkades juga diarahkan untuk mengantisipasi sejumlah potensi gangguan, mulai dari perselisihan antarpedukung, intimidasi terhadap pemilih, provokasi, penyebaran berita bohong, hingga mobilisasi massa. Gangguan ketertiban di sekitar TPS turut menjadi perhatian aparat.
Kapolres meminta seluruh personel mematuhi garis komando, prosedur, dan jalur komunikasi yang telah ditentukan. Setiap anggota juga harus memahami tugas dan tanggung jawab sesuai surat perintah serta pembagian lokasi penugasan agar penanganan gangguan dapat dilakukan secara terkoordinasi.
Tahapan penghitungan suara menjadi salah satu perhatian utama karena berpotensi memunculkan keberatan dari calon maupun pendukungnya. Aparat diminta mengedepankan pendekatan persuasif dan profesional agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu ketertiban desa.
“Tahapan penghitungan suara merupakan momen yang sangat sensitif, karena masing-masing calon dan pendukungnya menunggu hasil perolehan suara,” ujarnya.
Anggaito meminta setiap keberatan terhadap proses maupun hasil penghitungan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Personel tidak boleh membiarkan intimidasi atau tindakan melanggar hukum menjadi jalan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat.
“Apabila terjadi perbedaan pendapat atau keberatan, personel diminta mengarahkan agar diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tanpa memberi ruang bagi tindakan anarkis, intimidasi, maupun perbuatan melanggar hukum,” tandasnya.
Selain kesiapan pengamanan di TPS, seluruh anggota diminta menjaga disiplin, meningkatkan kewaspadaan, dan menjalankan tugas secara bertanggung jawab sejak pemungutan hingga penghitungan suara. Koordinasi antarsatuan juga diperlukan agar potensi gangguan dapat segera ditangani tanpa menghambat hak masyarakat dalam memilih kepala desa.
“Keberhasilan pengamanan Pilkades tidak hanya diukur dari tidak adanya gangguan kamtibmas, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat melaksanakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman,” katanya.
Apel pergeseran pasukan tersebut diikuti Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Pemalang, para Pejabat Utama (PJU) Polres Pemalang, Komandan Pleton (Danton) dari satuan Bawah Kendali Operasi (BKO) Brimob dan Samapta, serta personel jajaran Polres Pemalang.
Pengamanan di 174 desa tersebut diharapkan mampu menjaga suasana kondusif selama Pilkades berlangsung. Dengan perlindungan terhadap pemilih, netralitas aparat, dan penyelesaian keberatan melalui prosedur yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat menentukan pemimpin desa tanpa tekanan maupun gangguan keamanan. []
Redaksi02
