Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BPJS Kesehatan membantah kabar penghapusan JKN dan menegaskan program tersebut tetap berjalan meski pemerintah merencanakan klinik dan apotek sebagai unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
GRESIK DESA NUSANTARAÂ – Rencana penyediaan klinik dan apotek sebagai unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak menggantikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa layanan BPJS Kesehatan akan dihapus dan digantikan oleh klinik desa.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, memastikan kabar tersebut tidak benar. Ia menegaskan program JKN tetap berjalan dan lembaganya terus berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta.
“Informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar,” tegas Rizzky, sebagaimana diberitakan Klik Media Network, Kamis, (29/10/2026).
Ia kembali menekankan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional di tengah pembahasan rencana pengembangan unit usaha koperasi.
“Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
Rencana pengadaan klinik dan apotek merupakan bagian dari pengembangan usaha Kopdes Merah Putih. Unit layanan kesehatan tersebut dirancang untuk berjalan berdampingan dengan kegiatan usaha lain, seperti gerai sembako, simpan pinjam, pergudangan, dan logistik.
Pembahasan mengenai kerja sama dengan BPJS Kesehatan pada Kamis (29/10/2026) turut menjadi perhatian publik. Namun, rencana menghadirkan fasilitas kesehatan di lingkungan koperasi tidak dapat diartikan sebagai penghapusan sistem jaminan kesehatan nasional.
Klarifikasi BPJS Kesehatan ini menjadi penting agar masyarakat tidak keliru memahami perbedaan antara pengembangan unit usaha koperasi dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Informasi mengenai kebijakan layanan kesehatan sebaiknya merujuk pada keterangan resmi lembaga terkait agar kabar yang belum terverifikasi tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. []
Redaksi 1
