Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Wabup Kutim Mahyunadi mendorong BUMDes memanfaatkan kebutuhan barang dan jasa perusahaan sebagai peluang mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan desa, dan mengurangi ketergantungan pada Dana Desa.
ADVERTORIAL – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong memanfaatkan peluang bisnis dari kebutuhan barang dan jasa perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat. Wakil Bupati (Wabup) Kutim Mahyunadi menilai kerja sama dengan sektor swasta dapat menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan usaha desa sekaligus memperkuat sumber pendapatan di luar transfer anggaran pemerintah.
Mahyunadi menyampaikan dorongan tersebut seusai menghadiri workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Bupati Kutim, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, pemerintah desa perlu lebih aktif mengidentifikasi kebutuhan pasar dan peluang usaha yang dapat dikembangkan melalui BUMDes, terutama dengan memanfaatkan keberadaan perusahaan maupun kontraktor di sekitar wilayah desa.
Salah satu peluang yang dinilainya dapat dikembangkan adalah penyediaan jasa boga atau catering untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pekerja perusahaan. Selain itu, BUMDes juga berpeluang menjalankan usaha penyediaan barang dan jasa lainnya sesuai dengan kapasitas dan bidang usaha yang dimiliki.
“Tidak menutup kemungkinan urusan Bumdes menjadi pengusaha penyedia jasa bagi kontraktor-kontraktor yang ada. Misalnya catering dan lain sebagainya. Atau mungkin kontraktor dan lain sebagainya. Dalam bentuk kemungkinan sepanjang itu proses profesional dan bisa diperjuangkan. Saya berpesan itu tidak bisa menambah kekuatan pendapatan desa. Dia harus pintar-pintar menangkap dan melihat peluang yang ada,” tegas Mahyunadi.
Mahyunadi menekankan bahwa peluang kerja sama tersebut harus dijalankan secara profesional agar BUMDes mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan mitra usaha.
Karena itu, pengelola BUMDes perlu memperhatikan kemampuan usaha, kualitas pelayanan, serta kesesuaian bidang usaha sebelum menjalin kerja sama dengan perusahaan atau kontraktor.
Pengembangan kegiatan usaha tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa sekaligus meningkatkan kemampuan BUMDes dalam menghasilkan pendapatan.
Mahyunadi juga meminta pemerintah desa tidak terus-menerus bergantung pada Dana Desa (DD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, potensi ekonomi lokal harus dikelola secara lebih inovatif agar desa memiliki sumber pendapatan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Keberadaan perusahaan di wilayah Kutim dinilai dapat menjadi peluang bagi BUMDes untuk memperluas kegiatan usaha, sepanjang kerja sama dilaksanakan sesuai kebutuhan pasar dan kemampuan pengelolaan usaha.
Selain mendorong pengembangan BUMDes, Mahyunadi menilai kemandirian ekonomi desa perlu didukung pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan desa mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan kondisi pada 2024. Perkembangan tersebut didorong melalui penguatan pengawasan, pendampingan, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa.
Meski demikian, masih terdapat persoalan administrasi pertanggungjawaban yang perlu dibenahi agar penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan desa dapat tercatat dengan baik.
Mahyunadi berharap pemerintah desa mampu menggabungkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan pengembangan usaha produktif sehingga BUMDes tidak hanya menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa.
Dengan kemampuan membaca peluang usaha dan membangun kerja sama profesional, BUMDes di Kutim diharapkan semakin berkembang, membuka ruang partisipasi ekonomi masyarakat, dan mendukung kemandirian pembangunan desa. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
