Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Serikat petani mengusulkan pembangunan sedikitnya 10 pabrik CPO di setiap provinsi sentra sawit agar petani dapat memperoleh nilai tambah dari pengolahan hasil perkebunan melalui koperasi.
JAKARTA – Pengolahan hasil sawit melalui koperasi didorong menjadi salah satu cara meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Serikat Petani Indonesia (SPI) mengusulkan pembangunan sedikitnya 10 pabrik crude palm oil (CPO) di setiap provinsi sentra sawit sebagai proyek percontohan pengolahan hasil perkebunan berbasis koperasi.
Usulan tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta, Senin (21/9/2026). Ketua Umum (Ketum) SPI Henry Saragih mengatakan pembangunan pabrik diarahkan agar petani tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tetapi juga terlibat dalam proses pengolahan hasil perkebunan.
“Saat ini yang sudah teridentifikasi rencana kami minimal per provinsi ada 10 (pabrik CPO) yang mau kami bangun, yang menjadi pilot project-nya ini Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat, serta seluruh Kalimantan,” kata Henry.
Konsep tersebut menyasar sejumlah wilayah yang menjadi sentra perkebunan sawit, termasuk Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, serta wilayah Kalimantan.
Menurut Henry, keberadaan fasilitas pengolahan diperlukan agar petani dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil perkebunan mereka. Koperasi menjadi wadah yang diproyeksikan untuk menghubungkan petani dengan kegiatan pengolahan tersebut.
Sebagaimana diberitakan Antara, Senin (21/09/2026), Ketua Umum (Ketum) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin mengatakan petani sawit memiliki kesiapan untuk masuk ke sektor hilir, tetapi masih menghadapi kendala pembiayaan pembangunan pabrik.
Ia memperkirakan pembangunan pabrik mini CPO dengan kapasitas 10 ton TBS per jam membutuhkan investasi sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar. Dalam skema tersebut, satu koperasi diperkirakan dapat menaungi sekitar 1.000 hingga 2.000 petani dengan luasan perkebunan sekitar 5.000 hingga 6.000 hektare.
Sabarudin juga mengatakan sekitar 80 persen petani sawit merupakan petani mandiri yang belum bermitra dengan perusahaan. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pengembangan kelembagaan petani dinilai penting dalam upaya memperkuat posisi mereka dalam rantai usaha sawit.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah mendorong petani sawit membentuk badan usaha koperasi agar pengembangan usaha dapat dilakukan hingga tahap pengolahan CPO.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, kata Ferry, siap mendampingi koperasi petani, termasuk melalui inkubasi dan penyiapan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
Menurut Ferry, kapasitas fasilitas pengolahan dapat disesuaikan dengan skala perkebunan yang dikelola petani. Salah satu contoh yang telah berjalan adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang memiliki pabrik CPO berkapasitas 45 ton TBS per jam.
Ferry menyebut luas perkebunan sawit di Indonesia sekitar 16 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 52 persen lahan disebut dikuasai korporasi besar, 43 persen merupakan perkebunan rakyat, sedangkan sisanya dikuasai badan usaha milik negara (BUMN).
“Ketimpangan yang seperti ini yang oleh Bapak Presiden sekarang harus dibuat mekanismenya supaya masyarakat petani juga berhak untuk bisa menguasai tetapi juga didampingi manajemennya oleh Kementerian Koperasi,” katanya.
Pengembangan pabrik CPO berbasis koperasi masih membutuhkan dukungan pembiayaan, kelembagaan, serta pendampingan manajemen. Jika direalisasikan, skema tersebut akan menempatkan koperasi sebagai salah satu penghubung antara produksi sawit petani dan kegiatan pengolahan hasil perkebunan. []
Redaksi02 | Nadiya.
