Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SUMEDANG – Pemerintah desa didorong tidak sekadar menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi aktif menggunakan data warga untuk menangani persoalan pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan kemiskinan. Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat intervensi lebih tepat sasaran sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat (Jabar).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Herman Suryatman mengatakan pemerintah desa dan perangkatnya memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, persoalan warga perlu dipetakan hingga tingkat individu agar penanganannya sesuai kebutuhan di lapangan.
Salah satu instrumen yang disiapkan untuk mendukung pola tersebut ialah aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar). Aplikasi itu mengintegrasikan data sektoral yang mencakup pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, serta sosial kependudukan.
Herman menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahan kepada kepala desa se-Kecamatan Situraja di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jumat (4/9/2026) sore, sebagaimana diberitakan Tribun Jabar, Senin, (14/09/2026).
“Harus diikhtiarkan, maka jadi tugas Pak Kuwu (Kepala Desa), Pak Camat, nanti dipandu oleh aplikasi (SADA Jabar),” ucap Herman.
Menurut Herman, integrasi SADA Jabar dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jabar memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran masyarakat secara lebih rinci. Data tersebut dapat dipetakan berdasarkan by name by address menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pemanfaatan data itu salah satunya diarahkan untuk mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Kepala desa diharapkan mengetahui secara detail warga usia sekolah yang masuk dalam kategori tersebut sehingga langkah penanganannya tidak dilakukan secara umum.
“Maka jangan ada anak yang tidak sekolah, usia 6-12 tahun tidak boleh ada yang tidak sekolah. Paling-paling nanti yang harus dipikirkan sepatu, seragam, buku. Ini demi membantu Jawa Barat menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS),” kata Herman.
Pendekatan berbasis data juga diarahkan untuk persoalan kesehatan. Dalam penanganan stunting, pemerintah desa dapat memantau kondisi ibu hamil dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi. Bentuk dukungan dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga, mulai dari edukasi pemenuhan gizi hingga koordinasi bantuan pangan dan vitamin.
Herman juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap warga yang terjangkit tuberkulosis (TBC) agar pengobatan berlangsung hingga tuntas dengan melibatkan fasilitas kesehatan setempat.
“Untuk isu kesehatan, contoh lainnya misalnya penanganan TBC, Kepala Desa harus memastikan warga yang terjangkit TBC meminum obatnya sampai sembuh. Itu bisa dikoordinasikan juga dengan Puskesmas setempat,” tambah Herman.
Persoalan ketenagakerjaan menjadi bidang lain yang membutuhkan pemetaan secara rinci. Pemerintah desa didorong memiliki data warga yang belum bekerja sehingga program atau bantuan dapat diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Begitupun soal pengangguran, ‘by name by address’ harus tertangani,” ucapnya.
Untuk memastikan sistem tersebut dapat digunakan secara optimal, Herman meminta camat memberikan dukungan teknis kepada kepala desa dan perangkat desa dalam pengoperasian SADA Jabar. Melalui aplikasi tersebut, camat juga dapat memantau data sektoral di wilayah kerjanya sekaligus perkembangan penanganan berbagai persoalan yang ditangani pemerintah desa.
Penggunaan data secara terintegrasi diharapkan membuat pemerintah desa lebih cepat mengenali persoalan warga dan menentukan bentuk intervensi yang sesuai. Dengan demikian, penanganan masalah di tingkat desa tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat berujung pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan IPM Jabar.
“Pokoknya jangan ada yang menganggur, jangan ada yang miskin, ATS turun, dengan begitu diharapkan IPM akan naik,” harap Herman. []
Redaksi02 | Nadiya.
