Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SORONG – Para kepala kampung di Papua Barat Daya berpeluang bertemu langsung dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto untuk menyampaikan persoalan pembangunan serta kebutuhan pengelolaan dana desa. Pertemuan tersebut diusulkan berlangsung saat kunjungan Yandri ke Papua Barat Daya pada Desember 2026.
Rencana itu muncul dalam pertemuan Yandri bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Papua Barat Daya Mamberob Y Rumakiek dan Hartono di Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Yandri menyambut baik undangan untuk datang dan berdialog langsung dengan para kepala kampung.
Mamberob mengatakan pertemuan tersebut penting agar persoalan pembangunan kampung dapat disampaikan langsung kepada pemerintah pusat. Sebagaimana diberitakan Tribun Papua Tengah, Minggu, (13/09/2026), salah satu agenda yang ingin dibawa dalam pertemuan ialah kebutuhan masyarakat kampung di berbagai sektor.
“Kami meminta Pak Menteri berkunjung ke Papua Barat Daya dan bertemu dengan para kepala kampung. Kami ingin beliau mendengar langsung kebutuhan serta persoalan pembangunan di kampung,” kata Mamberob kepada tribunsorong.com, Sabtu (12/9/2026).
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian ialah penguatan kegiatan ekonomi masyarakat kampung, terutama di sektor pertanian. Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat mencakup penyediaan alat pertanian dan pompa air untuk membantu pengairan sawah warga.
Selain sektor pertanian, dialog tersebut diharapkan membahas penyelenggaraan pemerintahan kampung, pengelolaan dana kampung, serta program pembangunan yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami juga meminta akses dan dukungan dari Menteri Desa untuk membantu secara khusus kampung-kampung yang ada di Papua Barat Daya,” ujarnya.
Mamberob menjelaskan, kunjungan Mendes PDT belum memiliki lokasi dan teknis pelaksanaan yang ditetapkan. Kabupaten Sorong menjadi salah satu opsi tempat pertemuan, tetapi kabupaten lain juga dapat dipilih dengan mempertimbangkan jumlah peserta, kesiapan pemerintah daerah, serta kebutuhan teknis dan protokoler.
“Kalau semua kepala kampung dihadirkan tentu jumlahnya banyak. Karena itu, tempat dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan pemerintah daerah dan pengaturan teknis,” katanya.
Rencana tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para kepala kampung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung mengenai dana desa dan pembangunan kampung. Pertemuan dengan pemerintah pusat juga dinilai dapat membantu memperjelas kebutuhan serta dukungan yang diperlukan setiap kampung.
Mamberob berharap agenda kunjungan pada Desember mendatang dapat terlaksana sesuai rencana sehingga aspirasi dari Papua Barat Daya dapat disampaikan tanpa melalui perantara.
“Kami berharap Pak Menteri bisa meluangkan waktu untuk bertatap muka dengan para kepala kampung. Mudah-mudahan tidak ada agenda mendadak yang mengubah rencana kunjungan tersebut,” kata Mamberob. []
Redaksi02 | Nadiya.
