Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
NGAWI – Upaya pembukaan lahan secara ilegal di kawasan hutan pendidikan milik Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur (Jatim), berhasil dihentikan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui operasi gabungan yang berujung pada penetapan empat tersangka dan penyitaan sejumlah alat berat.
Penindakan dilakukan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Diklathut) UGM yang berada di Desa Pitu dan Desa Dumplengan. Operasi gabungan melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum Kehutanan), Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.
Direktur Jenderal (Dirjen) Gakkum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan tim mengamankan tujuh orang untuk dimintai keterangan, termasuk seorang sekretaris desa. Selain itu, petugas juga menyita dua unit ekskavator dan dua unit dump truck yang diduga digunakan dalam aktivitas pembukaan lahan.
“Dalam operasi tersebut, tim mengamankan tujuh orang untuk dimintai keterangan, termasuk seorang Sekretaris Desa, serta mengamankan dua unit excavator dan dua unit dump truck. Setelah gelar perkara, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing dua orang dari lokasi pertama Desa Pitu dan dua orang dari lokasi kedua Desa Dumplengan,” ujarnya sebagaimana diberitakan Antara, Senin (22/06/2026).
Menurut Dwi, tindakan hukum tersebut dilakukan untuk menjaga kepastian hukum kawasan hutan dan mencegah praktik penguasaan lahan secara bertahap yang berpotensi mengubah fungsi kawasan hutan menjadi areal perkebunan ilegal.
“Pola seperti ini harus diputus sejak awal, terlebih di KHDTK yang menjadi ruang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pembelajaran lapangan bagi mahasiswa, calon rimbawan, peneliti, dan para pihak yang membangun pengelolaan hutan Indonesia,” katanya.
Kasus ini terungkap setelah masyarakat melaporkan adanya aktivitas alat berat di dalam kawasan hutan. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) melalui pengumpulan data dan investigasi lapangan.
Hasil pendalaman menunjukkan adanya kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan akses menggunakan dua unit ekskavator yang diduga digunakan untuk membuka jalan menuju areal perkebunan tebu ilegal di dalam kawasan KHDTK Diklathut UGM.
Di lokasi Desa Pitu, petugas mengamankan empat orang. Setelah proses gelar perkara, dua orang berinisial YM dan S ditetapkan sebagai tersangka. YM diduga berperan sebagai pemodal sekaligus pengawas kegiatan, sedangkan S diduga bertanggung jawab atas operasional alat berat di lapangan.
Sementara itu, di Desa Dumplengan, tiga orang diamankan. Penyidik menetapkan M yang diketahui menjabat sebagai Sekretaris Desa Ngeblak dan JM sebagai tersangka. M diduga berperan sebagai pengawas sekaligus pemodal, sedangkan JM diduga bertanggung jawab terhadap operasional alat berat.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra Aswin Bangun menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas pembukaan lahan ilegal tersebut.
Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, para tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Jatim. Mereka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang tentang Kehutanan dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun serta denda hingga Rp7,5 miliar. []
Redaksi02 | Nadiya.
