Tag Archives: akuntabilitas keuangan desa

SIDOARJO – Kepastian tata kelola pemerintahan Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, kini bergantung pada tindak lanjut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa (musdes). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendorong forum tersebut segera digelar untuk membahas kelanjutan jabatan Kepala Desa (Kades) Mamok Widodo di tengah polemik dugaan penyalahgunaan anggaran dan …

JEMBER – Perencanaan usaha yang jelas sebelum pengajuan dana menjadi perhatian utama dalam monitoring pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Rabu (21/10/2026). Pemerintah kecamatan mengingatkan pentingnya kesiapan konsep usaha, ketertiban administrasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk mencegah persoalan hukum serta …

MERANTI – Penguatan kapasitas kepala desa dan pengelola keuangan menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti untuk mencegah persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebanyak 64 peserta dari tiga kecamatan mengikuti sosialisasi dan penyuluhan hukum yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa, Selasa (20/10/2026). …

KEPULAUAN MERANTI – Pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, didorong memperkuat kepatuhan hukum dalam mengelola Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Langkah ini diperkuat melalui penerangan hukum yang diikuti 60 peserta dari 30 desa di Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, dan Pulau Merbau, Senin (12/10/2026). Kegiatan …

KLUNGKUNG – Pemerintah Desa (Pemdes) Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke-II Tahun Anggaran 2026, Minggu (11/10/2026). Forum yang berlangsung di ruang rapat Kantor Desa Tohpati tersebut menjadi bagian dari proses penetapan kebijakan anggaran dan arah pembangunan …

PASURUAN – Pengawasan ketat terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) kembali menjadi sorotan setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan masih tingginya risiko kesalahan administrasi di tingkat desa yang dapat berujung persoalan hukum jika tidak diimbangi transparansi dan akuntabilitas. Peringatan itu disampaikan Mukhamad Misbakhun dalam kegiatan sosialisasi akuntabilitas …