Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Pemprov DKI Jakarta akan membersihkan timbunan sampah ilegal di hutan kota Kepanduan, Penjaringan, sekaligus merevitalisasi kawasan seluas hampir 15 hektare untuk memperkuat fungsi ruang terbuka hijau.
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengubah kawasan hutan kota Kepanduan di Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang lebih bermanfaat bagi masyarakat setelah membersihkan tumpukan sampah ilegal seluas sekitar 5.000 meter persegi. Penataan kawasan tersebut juga mencakup pemasangan pagar, penghijauan, perbaikan akses jalan, serta peningkatan fasilitas olahraga dan taman bermain anak.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kawasan tersebut pada Kamis (12/11/2026). Kunjungan itu merupakan tindak lanjut atas laporan dalam pertemuan tingkat kecamatan mengenai praktik pembuangan sampah secara ilegal di sekitar hutan kota.
Pramono, yang didampingi pimpinan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, memerintahkan petugas segera mengangkut tumpukan sampah yang mencemari kawasan tersebut.
“After inspecting the site alongside the Environmental Agency and Assistant Prof. Firli, it is clear that thorough, detailed action is needed to tackle this problem. My first decision is that this illegal dumping ground must be cleared out immediately,” ujarnya.
Pembersihan sampah dijadwalkan dimulai pada hari peninjauan. Selain menghilangkan tumpukan sampah, Pemprov DKI Jakarta juga akan menanam pohon dan memasang pagar untuk mencegah kawasan hutan kota kembali menjadi lokasi pembuangan sampah liar.
“Thus, we can use it as an additional green open space facility for Jakarta. And third, I have requested that it be fenced off,” katanya.
Berdasarkan laporan Camat Penjaringan, pembuangan sampah tersebut diduga berlangsung pada malam hari. Sampah yang ditemukan sebagian besar berasal dari kegiatan komersial, seperti hotel, restoran, dan kafe, yang diangkut oleh perusahaan jasa pengangkutan sampah swasta.
Pemprov DKI Jakarta juga berencana mengungkap identitas operator pengangkut sampah yang terlibat dalam pembuangan ilegal tersebut. Langkah itu diharapkan membuat pelaku usaha mengetahui bahwa sampah yang mereka serahkan kepada penyedia jasa tertentu justru dibuang secara tidak semestinya.
“This way, the hotels, restaurants, and cafes relying on these contractors will realize their waste is being dumped illegally—and causing a major nuisance,” tambahnya.
Penataan kawasan tidak hanya menyasar persoalan sampah. Pemprov DKI Jakarta juga menyetujui rencana revitalisasi hutan kota Kepanduan yang memiliki luas hampir 15 hektare. Pekerjaan tersebut meliputi perbaikan jalan akses serta peningkatan sarana olahraga dan fasilitas bermain anak.
Pramono mengatakan rencana pembenahan kawasan itu telah disetujui setelah sebelumnya diajukan untuk meningkatkan fungsi hutan kota. Ia juga telah menginstruksikan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Asbang) untuk menindaklanjuti pelaksanaan revitalisasi.
“To that end, I have instructed the Assistant for Development and Environment (Asbang)—following earlier requests to revitalize the park, roads, and other areas—that we have approved the plan. Second, we will also upgrade the sports and play facilities for children at this site,” tuturnya.
Revitalisasi tersebut diharapkan tidak hanya menghentikan praktik pembuangan sampah ilegal, tetapi juga mengembalikan fungsi hutan kota Kepanduan sebagai ruang hijau publik. Dengan penambahan fasilitas dan pengamanan kawasan, lokasi itu ditargetkan menjadi ruang aktivitas warga sekaligus bagian dari upaya memperluas ruang terbuka hijau di Jakarta. []
Redaksi 01
