Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KUTAI KARTANEGARA – Pemerataan tenaga kesehatan hingga tingkat desa menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Pemerintah daerah menyiapkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung penempatan satu perawat dan satu bidan di setiap desa agar masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan dasar.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri setelah Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Aulia mengatakan, pemenuhan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan karena jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan di Kukar.
“Kami menyadari bahwa keberadaan ASN dan PPPK saja belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tenaga kesehatan di Kukar. Karena itu, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung pemenuhan tenaga kesehatan di setiap desa melalui skema satu perawat dan satu bidan,” ujarnya.
Penempatan tenaga kesehatan di setiap desa diharapkan memperkuat jangkauan pelayanan dasar sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada fasilitas kesehatan yang berada di pusat kecamatan atau perkotaan.
Selain memperluas ketersediaan tenaga kesehatan di desa, Pemkab Kukar juga membenahi pelayanan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Pemenuhan dokter dilakukan untuk mengatasi kekosongan tenaga medis di sejumlah fasilitas, termasuk Puskesmas Marangkayu dan Puskesmas Tabang yang kini telah kembali memiliki dokter.
“Kami bersama Dinas Kesehatan berkomitmen menjaga keberlangsungan ketersediaan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” kata dia.
Penguatan akses kesehatan masyarakat juga dilakukan melalui pengembangan fasilitas pelayanan rujukan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Idris (AMI) Muara Badak mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah Muara Badak dan Marangkayu.
Sebelum rumah sakit tersebut beroperasi, masyarakat dari kedua wilayah itu harus menuju Samarinda atau Bontang apabila membutuhkan penanganan medis lanjutan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memangkas ketergantungan terhadap layanan rujukan di luar wilayah setempat.
Untuk menjangkau kawasan lain, Pemkab Kukar juga memetakan layanan rumah sakit berdasarkan wilayah. Kawasan hulu didukung Rumah Sakit Dayaku Raja, sedangkan wilayah pesisir dan selatan dilayani Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti (ABADI).
Seluruh fasilitas rumah sakit tersebut direncanakan terhubung dengan RSUD AM Parikesit untuk memperkuat koordinasi dan kesinambungan pelayanan rujukan di Kukar.
Bupati berharap berbagai fasilitas dan program kesehatan dapat terintegrasi melalui Sistem Kesehatan Daerah yang saat ini terus disempurnakan Dinas Kesehatan. Integrasi tersebut diperlukan untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kukar Ismi Mufidah menjelaskan, pembangunan kesehatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan penanganan bertahap. Koordinasi lintas sektor dan penyusunan program berdasarkan kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengatasi persoalan tersebut.
Menurutnya, Sistem Kesehatan Daerah merupakan kesatuan berbagai subsistem yang saling mendukung untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Komponen di dalamnya mencakup sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, regulasi, pemenuhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat.
“Seluruh subsistem tersebut harus berjalan secara terpadu agar mampu menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting karena keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan Poskota Kaltim News, Kamis (12/11/2026), kebijakan pemerataan tenaga kesehatan dan penguatan jaringan fasilitas rujukan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan. Keberlanjutan program tersebut menjadi penting agar pelayanan medis tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, hulu, dan pesisir Kukar. []
Redaksi02
