Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PADANG – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat desa dengan menghimpun hasil produksi warga, memperluas akses pasar, serta mengembangkan usaha sesuai potensi lokal. Penguatan fungsi tersebut dinilai penting agar koperasi tidak hanya menjadi penyalur kebutuhan pokok, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan dan Optimalisasi Potensi KDKMP yang diselenggarakan Kementerian Koperasi di Hotel Mercure Padang, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang diinisiasi Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andre Rosiade tersebut membahas peluang pengembangan koperasi di desa dan kelurahan.
Dalam sambutan yang dibacakan tenaga ahlinya, Mahkamah Jusuf, Andre menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi ekonomi di setiap wilayah melalui koperasi. Komoditas pertanian, perikanan, kebutuhan pokok, hingga sektor pariwisata disebut sebagai bidang yang dapat dikembangkan untuk memperkuat usaha masyarakat.
Penguatan KDKMP juga diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi warga terhadap informasi dan peluang perkoperasian. Dukungan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat koperasi sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Padang Teddy Antonius menjelaskan, koperasi memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Landasan tersebut juga diperkuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Teddy memaparkan sejumlah regulasi yang menjadi dasar pembentukan dan pengembangan KDKMP, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan koperasi harus berpegang pada prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, balas jasa terbatas terhadap modal, pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil sesuai jasa anggota, serta kemandirian. Keputusan tertinggi berada pada rapat anggota yang mengutamakan musyawarah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, motivator, pembina, dan pengawas. Di Kota Padang, pemerintah juga memiliki tim inkubasi yang memberikan pembinaan kepada koperasi, termasuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam menyusun laporan tahunan.
Menurut Teddy, karakter wilayah Padang yang mencakup kawasan daratan, dataran tinggi, dan pesisir membuka peluang pengembangan usaha koperasi pada empat sektor, yaitu pertanian, perikanan, kuliner, serta jasa dan pariwisata.
KDKMP diharapkan berfungsi sebagai penghubung antara produsen, distributor, dan pasar. Melalui peran tersebut, koperasi dapat membantu memperlancar distribusi barang sekaligus menghimpun produk masyarakat agar memiliki akses pemasaran yang lebih luas.
Teddy menegaskan, pengembangan koperasi juga harus memperhatikan keberadaan usaha kecil yang telah berjalan di lingkungan masyarakat. KDKMP diharapkan mendorong pertumbuhan warung-warung kecil di sekitarnya, bukan justru mematikan usaha yang lebih dahulu beroperasi.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumatera Barat (Sumbar) Budiman memaparkan peluang usaha KDKMP, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, distribusi elpiji 3 kilogram, penyaluran pupuk bersubsidi, hingga peluang di sektor pertambangan melalui perizinan yang legal dan transparan.
“Sembilan bahan pokok yang subsidi diberikan kepada KDKMP sebagai distributor, ditambah dengan elpiji 3 Kg, ditambah lagi dengan pupuk subsidi, dan terakhir adalah izin tambang. Hari ini barang subsidi itu diambil alih oleh pemerintah dan diserahkan kepada KDKMP,” kata Budiman.
Menurut Budiman, koperasi tidak hanya berperan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi pembeli hasil produksi desa. Dengan demikian, KDKMP berpeluang membangun perputaran ekonomi melalui kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan pemasaran produk warga.
Selain itu, koperasi dapat berperan sebagai agregator dan konsolidator yang mengumpulkan serta mengonsolidasikan produk masyarakat agar memiliki daya tawar lebih kuat. KDKMP juga berpeluang menjadi pemasok bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga dapat mendukung penyediaan bahan pangan berkualitas secara berkelanjutan dan tepat waktu.
Sebagaimana diberitakan Detikcom, Kamis, (12/11/2026), pengembangan KDKMP diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan kelurahan melalui berbagai kegiatan usaha. Keberhasilan program tersebut diharapkan tercermin dari bertambahnya anggota, berkembangnya unit usaha koperasi, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi bersama.
Dengan pengelolaan yang demokratis dan usaha yang disesuaikan dengan potensi setempat, KDKMP diharapkan menjadi penghubung antara produksi masyarakat dan kebutuhan pasar. Peran itu sekaligus diharapkan memperkuat ekonomi desa tanpa mengesampingkan keberadaan pelaku usaha kecil yang telah tumbuh di tengah masyarakat. []
Redaksi02
