Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Polres dan Pemkab Pekalongan mengingatkan calon kepala desa agar mengendalikan pendukung serta menjaga Pilkades Serentak 2026 berlangsung damai dan bebas konflik.
PEKALONGAN – Calon kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, diminta bertanggung jawab menjaga perilaku para pendukungnya agar persaingan politik di tingkat desa tidak berkembang menjadi konflik. Kepolisian Resor (Polres) Pekalongan menegaskan setiap pihak yang terlibat tindak pidana tetap dapat diproses sesuai hukum, termasuk pihak yang berada di balik tindakan tersebut.
Peringatan itu disampaikan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pekalongan Zamrul Aini dalam Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2026 yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama Polres Pekalongan pada Rabu. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat komitmen para calon kepala desa agar seluruh tahapan pemilihan berlangsung aman, tertib, jujur, adil, dan damai.
Zamrul mengingatkan bahwa deklarasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar penandatanganan dokumen. Komitmen damai harus diterapkan secara nyata oleh setiap calon dan pendukungnya di lingkungan masing-masing.
” Tidak hanya di atas kertas, tidak hanya tanda tangan tetapi betul-betul kita resapi makna damai itu dan diaplikasikan di tempat masing-masing,” katanya.
Ia menekankan, kemampuan mengendalikan pendukung merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan calon kepala desa. Karena itu, setiap calon harus berani mencegah tindakan pendukung yang berpotensi memicu perselisihan.
“Jadilah pemimpin yang berani khususnya berani mengatur pendukungnya. Kalau tidak berani, lebih baik mengundurkan diri jadi kepala desa,” katanya.
Kapolres juga menegaskan tidak akan ada pihak yang kebal hukum apabila terjadi tindak pidana selama proses Pilkades. Penindakan, menurut dia, tidak hanya menyasar pelaku langsung, tetapi juga pihak yang terbukti berada di belakang tindakan tersebut, termasuk apabila terdapat unsur kesengajaan, perintah, atau pembiaran.
“Tidak hanya pelakunya, tapi siapa di belakangnya juga akan kita proses. Saya jamin tidak ada yang kebal hukum,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman menyatakan pemerintah daerah akan mengawal pelaksanaan Pilkades sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Ia mengajak seluruh calon menjaga suasana kompetisi agar tetap sehat dan tidak merusak hubungan sosial masyarakat.
“Kami memfasilitasi jalannya pemilihan kepala desa. Kami mengajak para calon kades untuk bergandengan tangan dan mengikuti tahapan pilkades dengan penuh kegembiraan dan kedamaian,” katanya.
Sukirman mengingatkan para calon telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pengorbanan selama proses pencalonan. Namun, seluruh usaha tersebut tidak seharusnya berakhir dengan pertikaian hanya karena perbedaan pilihan dalam pemilihan.
“Oleh karena itu, kami berharap seluruh pengorbanan tersebut tidak berujung pada konflik maupun keributan dalam pelaksanaan pilkades di masing-masing desa,” katanya.
Deklarasi damai tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh calon dan pendukung untuk menjaga ketertiban hingga seluruh tahapan pemilihan selesai. Dengan pengendalian massa, kepatuhan terhadap aturan, dan penegakan hukum yang konsisten, Pilkades Serentak 2026 di Pekalongan diharapkan berlangsung demokratis tanpa mengorbankan kerukunan warga. []
Redaksi 01
