Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Keterbukaan informasi mengenai anggaran, pelayanan administrasi, dan pembangunan menjadi salah satu fungsi penting yang harus dipenuhi melalui website pemerintah desa. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong setiap desa mengembangkan platform digital yang menyediakan informasi akurat, mutakhir, dan aman agar masyarakat dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara lebih terbuka.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI) Kemendes PDT, Mulyadin Malik, menegaskan bahwa website bukan sekadar sarana publikasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.
“Website adalah wujud dari akuntabilitas kepada warga, termasuk pengelolaan berkelanjutan dengan informasi mutakhir dan data akurat dan aman,” kata Mulyadin saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Lomba Website Desa Nasional 2027, Selasa (10/11/2026), sebagaimana dilansir Antara, Selasa, (10/11/2026).
Menurut dia, keberadaan website harus memberikan manfaat nyata bagi warga melalui penyediaan informasi dan layanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah desa perlu memastikan konten yang dipublikasikan tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga mendukung keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Salah satu informasi yang perlu tersedia mencakup anggaran desa, program pembangunan, potensi ekonomi, serta pelayanan administrasi dan mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat.
“Termasuk isi konten yang bermanfaat, termasuk layanan surat, APBDes, program pembangunan, potensi desa, dan kanal-kanal pengaduan,” ujarnya.
Selain kelengkapan informasi, pembaruan konten secara berkala dan perlindungan keamanan data juga menjadi perhatian dalam pengelolaan platform digital desa. Website yang dikelola secara berkelanjutan diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Pengembangan website tersebut merupakan bagian dari digitalisasi desa untuk mewujudkan konsep desa cerdas (smart village). Kemendes PDT menekankan bahwa transformasi digital harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga teknologi benar-benar membantu pelayanan dan tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi pemerintahan.
Dorongan tersebut juga diwujudkan melalui penyelenggaraan Lomba Website Desa Nasional 2027. Ajang yang digagas Kemendes PDT itu diarahkan untuk mendorong pemerintah desa mengembangkan platform informasi yang fungsional dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan jadwal yang disampaikan Mulyadin, pendaftaran peserta berlangsung pada 2–13 November 2026. Seleksi tingkat kabupaten/kota dijadwalkan pada 23–27 November, dilanjutkan seleksi provinsi pada 30 November–4 Desember dan penilaian nasional pada 7–11 Desember 2026.
Tahapan berikutnya berupa verifikasi lapangan pada 4–11 Januari 2027, sedangkan penganugerahan dijadwalkan berlangsung pada 15 Januari 2027 di Kabupaten Mojokerto.
Melalui pengembangan website yang informatif, aman, dan mudah diakses, pemerintah desa diharapkan mampu memperkuat keterbukaan pengelolaan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan dan menentukan arah kemajuan desa. []
Redaksi02
