Klaim kepemilikan lahan di kawasan bekas Kayu Emas menghambat penyelesaian Kantor Camat Loa Kulu sekaligus rencana pembangunan pusat pelayanan pemerintahan terpadu seluas sekitar 4 hingga 5 hektare.
ADVERTORIALÂ – Rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu seluas sekitar 4 hingga 5 hektare di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), belum dapat direalisasikan akibat persoalan status kepemilikan lahan. Sengketa tersebut turut menghambat penyelesaian bangunan Kantor Camat Loa Kulu yang hingga kini belum rampung, meskipun kelanjutan pembangunannya telah beberapa kali diusulkan melalui perencanaan pembangunan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Loa Kulu, Khairuddinata, mengungkapkan bahwa kawasan yang berada di bekas lokasi Kayu Emas tersebut semula dirancang menjadi pusat pelayanan pemerintahan terpadu. Selain Kantor Camat, kawasan itu direncanakan menampung fasilitas kepolisian dan militer guna mempermudah koordinasi serta pelayanan kepada masyarakat.
“Konsep awalnya memang kawasan terpadu. Jadi, bukan hanya kantor camat, tetapi juga direncanakan ada Polsek dan Koramil dalam satu kawasan. Kurang lebih konsepnya seperti kawasan perkantoran terpadu di Kecamatan Loa Janan,” terangnya.
Fasilitas yang direncanakan meliputi Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil). Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memusatkan sejumlah pelayanan pemerintahan dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai instansi.
Namun, rencana itu menghadapi hambatan karena masih terdapat pihak-pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah di kawasan tersebut. Persoalan legalitas lahan menjadi salah satu penyebab pembangunan Kantor Camat Loa Kulu belum dapat dilanjutkan.
Khairuddinata menjelaskan, pemerintah kecamatan sebenarnya telah beberapa kali mengusulkan kelanjutan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Akan tetapi, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena persoalan lahan belum memperoleh penyelesaian.
“Beberapa kali sebenarnya sudah kami masukkan dalam proses pengajuan melalui Musrenbang, tetapi belum bisa berlanjut. Kendala utamanya memang terkait status lahan. Bahkan, persoalan ini kembali mencuat karena masih adanya klaim dari pihak tertentu,” ungkapnya.
Selain persoalan lahan, keterbatasan anggaran juga pernah menjadi kendala dalam merealisasikan rencana kelanjutan pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan bangunan kantor kecamatan yang telah didirikan belum dapat diselesaikan dan dimanfaatkan sebagaimana direncanakan.
Untuk memperoleh kejelasan status tanah, pemerintah kecamatan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah tersebut dilakukan guna mencari penyelesaian atas persoalan administrasi pertanahan dan klaim kepemilikan yang masih berlangsung.
Khairuddinata menyatakan, pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat menggunakan mekanisme hukum untuk membuktikan dasar kepemilikannya.
“Bagi pihak-pihak yang merasa memiliki hak atau ingin mengklaim lahan tersebut, silakan menempuh proses melalui jalur pengadilan. Apabila memang memiliki bukti-bukti yang kuat, tentu bisa dibuktikan melalui proses hukum. Harapannya, persoalan ini dapat diselesaikan tanpa mengganggu kelanjutan pembangunan,” jelas Khairuddinata.
Persoalan pembangunan kawasan perkantoran tersebut mendapat perhatian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Ahmad Yani. Saat meninjau langsung bangunan Kantor Camat Loa Kulu, Senin (09/11/2026), ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengambil langkah penyelesaian agar fasilitas yang telah dibangun tidak terus terbengkalai.
“Ini termasuk menyelesaikan persoalan lahan. Kita pastikan persoalan tersebut diselesaikan, sehingga pembangunan Kantor Camat Loa Kulu yang selama ini belum tersentuh bisa dilanjutkan. Persoalan lahannya silakan diselesaikan, tetapi bangunan yang sudah ada ini juga harus dituntaskan dan tidak boleh dibiarkan mangkrak,” tegas Ahmad Yani saat melakukan peninjauan lokasi bangunan Kantor Camat Loa Kulu, Senin (09/11/2026).
Ahmad Yani menilai penyelesaian status lahan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kelanjutan pembangunan. Menurutnya, bangunan yang telah didirikan seharusnya dapat diselesaikan sehingga anggaran pembangunan yang telah digunakan tidak berakhir pada fasilitas yang tidak termanfaatkan.
“Kita ingin ada penyelesaian yang konkret. Jangan sampai bangunan yang sudah ada justru terbengkalai terlalu lama,” tambahnya.
DPRD Kukar juga membuka kemungkinan melakukan peninjauan kembali untuk memantau perkembangan penyelesaian persoalan lahan serta memastikan adanya tindak lanjut terhadap pembangunan kantor kecamatan tersebut.
Pemerintah Kecamatan Loa Kulu berharap penyelesaian persoalan lahan dapat membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk kembali mengalokasikan anggaran kelanjutan pembangunan. Kepastian status tanah juga diperlukan agar pengembangan kawasan perkantoran terpadu tidak kembali menghadapi hambatan serupa.
Apabila persoalan hukum dan penganggaran dapat diselesaikan, pembangunan kawasan tersebut diharapkan mampu menghadirkan fasilitas pemerintahan yang lebih terintegrasi, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat Loa Kulu dalam memperoleh pelayanan publik. []
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara