DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Rampung Desember 2026

DPRD Kukar mempercepat penyelesaian lima Raperda sebelum akhir 2026 dengan menitikberatkan pada optimalisasi aset daerah, peningkatan PAD, kepastian hukum, serta penguatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah.

ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan penyelesaian lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Desember 2026. Percepatan pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum, mengoptimalkan pengelolaan aset pemerintah daerah, serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan target tersebut dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kukar, Senin (16/11/2026). Kegiatan itu melibatkan perangkat daerah dan berbagai unsur masyarakat untuk menghimpun masukan terhadap substansi regulasi yang sedang dibahas.

Ahmad Yani meminta seluruh Panitia Khusus (Pansus) segera menyelesaikan pembahasan masing-masing Raperda agar proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dapat dilaksanakan sebelum penetapan.

“Target kita, seluruh proses tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026, sehingga sebelum akhir tahun sudah dapat disetujui dan ditetapkan. Mudah-mudahan tidak ada hambatan maupun kendala dalam prosesnya,” katanya.

Menurutnya, penyelesaian regulasi tersebut menjadi penting karena menyangkut sejumlah sektor strategis, mulai dari penyertaan modal pemerintah daerah, perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah, penyelenggaraan urusan perhubungan, hingga pelayanan kepemudaan dan penataan wilayah administratif.

“Ini perda-perda yang saat ini dibahas oleh teman-teman Pansus. Kita pastikan bahwa DPRD selalu bekerja dan memastikan lahirnya peraturan daerah yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian Ahmad Yani adalah pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengingatkan pentingnya memastikan aset tersebut tetap memberikan manfaat ekonomi bagi daerah seiring perubahan wilayah administratif.

Pelabuhan Amborawang menjadi salah satu aset yang disorot. Ahmad Yani mengungkapkan, pembangunan pelabuhan tersebut sebelumnya menelan biaya sekitar Rp400 miliar. Namun, berdasarkan laporan yang diterimanya, nilai aset kini diperkirakan tinggal Rp330 miliar.

“Aset-aset besar kita di sana luar biasa. Salah satunya adalah Pelabuhan Amborawang yang ketika dibangun itu nilainya sangat besar, sekitar Rp400 miliar. Saat ini nilainya diperkirakan tinggal Rp330 miliar. Ada penyusutan yang sampai hari ini belum diikuti dengan pemanfaatan dan pengelolaan sesuai dengan yang kita harapkan,” ungkapnya.

Ahmad Yani menilai kondisi tersebut memerlukan perhatian serius agar aset bernilai besar tidak terus mengalami penyusutan tanpa memberikan kontribusi ekonomi yang sebanding. Ia membuka kemungkinan pengelolaan aset melalui badan usaha milik daerah (BUMD) yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah daerah. Namun, langkah tersebut memerlukan kajian mengenai nilai aset, potensi pendapatan, dan mekanisme pengelolaan sesuai ketentuan hukum.

“Kita pastikan supaya aset tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Kita harapkan pengelolaannya dapat memberikan manfaat bagi daerah dan menghasilkan pendapatan asli daerah,” katanya.

Untuk itu, Ahmad Yani meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama perangkat daerah terkait melakukan perhitungan secara cermat terhadap nilai aset dan kemungkinan pemanfaatannya.

Persoalan penyertaan modal pemerintah daerah juga menjadi bagian dari pembahasan Raperda. DPRD Kukar menginginkan penyesuaian nilai penyertaan modal dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terkait lima Raperda yang dibahas, saya sudah menyampaikan bahwa kelima rancangan peraturan daerah tersebut sangat dibutuhkan oleh daerah. Kita berharap dan memastikan bahwa keberadaan peraturan daerah ini nantinya dapat memberikan manfaat, khususnya dalam meningkatkan PAD,” ujarnya.

Selain persoalan ekonomi daerah, DPRD Kukar turut menyoroti rencana pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang.

Ahmad Yani meminta pembahasan regulasi tersebut dilakukan secara hati-hati karena pencabutannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif. Ia mengingatkan perlunya mempertimbangkan kemungkinan pembentukan kecamatan baru maupun perubahan terhadap ketentuan yang sudah ada.

“Mumpung sudah ada, tinggal diperbaiki dan dikoreksi. Kalau perlu, dijadikan kecamatan yang baru. Tetapi ini membutuhkan pembahasan yang matang, karena kita harus mengetahui konsekuensinya apabila peraturan daerah tersebut dicabut,” jelasnya.

Pada sektor perhubungan, Ahmad Yani menekankan pentingnya pengaturan aktivitas transportasi dan pelayaran yang cukup tinggi di Kukar, termasuk pengangkutan batu bara, kayu, dan berbagai komoditas lainnya.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengaturan keselamatan pelayaran, kegiatan pemanduan, perlindungan lingkungan, serta peluang penerimaan daerah sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.

Sementara itu, perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk memperbaiki ketentuan yang dinilai belum sepenuhnya mendukung pengembangan kewirausahaan generasi muda.

“Masih ada hal-hal yang menjadi persoalan ketika kita ingin mengembangkan kewirausahaan pemuda, UMKM, dan seterusnya. Banyak pasal yang kira-kira masih belum memudahkan. Karena itu, kita harapkan hal tersebut juga dapat dibahas dan diselesaikan melalui forum konsultasi publik ini,” tegasnya.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang diharapkan memperoleh kemudahan melalui penyempurnaan regulasi tersebut.

Ahmad Yani juga menekankan bahwa pembentukan Perda harus memperhatikan efektivitas penegakan hukum. Karena itu, DPRD Kukar melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk memberikan masukan terhadap perumusan ketentuan pidana dalam Raperda.

“Dalam hal ini, teman-teman dari Kejaksaan memiliki pemahaman dan kompetensi di bidang hukum, khususnya terkait perumusan ketentuan pidana. Karena itu, kita berharap dapat bekerja sama dengan melibatkan pihak kejaksaan sebagai narasumber untuk memberikan masukan terhadap pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana agar lebih sempurna,” jelasnya.

Keterlibatan kejaksaan diharapkan dapat membantu memastikan rumusan ketentuan pidana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain kejaksaan, DPRD Kukar menilai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu dilibatkan dalam penyempurnaan regulasi karena memiliki tanggung jawab dalam penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.

“Kita ingin memastikan Satpol PP tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga mampu melaksanakan fungsi penegakan peraturan daerah secara optimal. Sebab, setelah peraturan daerah disahkan, masih terdapat potensi pelanggaran apabila tidak disertai pengawasan dan penegakan hukum yang memadai,” ungkapnya.

Ahmad Yani mengingatkan bahwa keberhasilan pembentukan Perda tidak cukup diukur dari jumlah regulasi yang disahkan. Pemerintah daerah juga harus memastikan setiap ketentuan dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten.

“Kita pastikan tidak ada lagi yang tertinggal. Ke depan, peraturan daerah yang kita setujui harus benar-benar sudah dipikirkan secara matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Johansyah, menegaskan bahwa FKP harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat digunakan untuk menyempurnakan kelima Raperda.

“Forum ini nantinya harus menghasilkan hal-hal yang nyata dan tidak berhenti pada kegiatan konsultasi publik hari ini,” ujarnya.

Menurut Johansyah, seluruh masukan peserta perlu dicatat, dikelompokkan berdasarkan materi Raperda, dan disampaikan kepada pihak terkait. Setiap usulan perbaikan juga harus disertai alasan yang jelas agar dapat dipertimbangkan dalam pembahasan lanjutan.

Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam pembentukan regulasi yang demokratis dan sesuai kebutuhan daerah.

“Demokrasi tidak terhenti ketika rakyat memberikan suara pada pemilihan umum. Demokrasi juga hidup ketika warga berani memberikan pendapat, menyampaikan saran dan aspirasinya kepada wakil rakyat,” tuturnya.

Johansyah mengharapkan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, pelaku usaha, masyarakat adat, dan kelompok yang terdampak kebijakan, dapat memperkaya substansi Raperda.

“Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan pendapat yang disampaikan dengan baik, kita bisa menemukan kebijakan yang lebih baik,” katanya.

Ia juga mengajak peserta menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menawarkan penyelesaian yang dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.

“Kami mengajak seluruh hadirin untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, menjelaskan mengapa sesuatu perlu diperbaiki, serta menawarkan solusi yang konstruktif,” ajaknya.

Johansyah menambahkan, hasil konsultasi publik perlu disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban DPRD dalam proses pembentukan regulasi.

Adapun lima Raperda yang sedang dibahas mencakup pencabutan Perda Kukar Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang; perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa saham di PT Grha 165 Tbk. ke PT Tunggang Parangan (Perseroda); serta perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.

Dua rancangan lainnya adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dan perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Kelima Raperda tersebut diharapkan dapat diselesaikan setelah melalui pembahasan Pansus, penyempurnaan berdasarkan masukan masyarakat, serta fasilitasi Pemprov Kaltim.

DPRD Kukar menargetkan seluruh tahapan tersebut rampung sebelum berakhirnya 2026. Dengan penyusunan regulasi yang lebih matang, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang mampu meningkatkan produktivitas aset, memperkuat pelayanan publik, mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memastikan penegakan Perda berjalan efektif. []

About admin04

Check Also

Kutim Siapkan Gudang Bulog Berkapasitas 3.500 Ton

PDF 📄Pemkab Kutim memproses sertifikasi lahan seluas 4,7 hektare untuk mendukung pembangunan gudang Bulog berkapasitas …

Pasokan BBM Jadi Perhatian Bupati Kutim dalam Penanganan Karhutla

PDF 📄Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meminta ketersediaan BBM dan kesiapan mobil tangki air diperkuat melalui …

Belajar dari Kemarau 2026, Bupati Kutim Dorong Penyediaan Sumur Bor

PDF 📄Pemkab Kutim mendorong perusahaan menyediakan sumber air cadangan di sekitar wilayah operasional untuk memperkuat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *