Komisi I DPRD Kukar meminta pemetaan kebutuhan 263 PPPK hasil optimalisasi diselesaikan pada akhir November 2026 sebelum BKPSDM berkoordinasi dengan BKN untuk membahas penempatan yang mempertimbangkan domisili pegawai.
ADVERTORIAL – Ketidakpastian lokasi penugasan 263 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil optimalisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar. Lembaga legislatif tersebut meminta pemerintah daerah segera memberikan kejelasan penempatan dengan mempertimbangkan domisili pegawai agar persoalan tidak terus berlarut.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan Komisi I DPRD Kukar bersama sejumlah pihak terkait di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus), Kantor DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, menilai penyelesaian persoalan penempatan PPPK membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar pembahasan berulang. Salah satu tahapan yang perlu segera diselesaikan adalah pemetaan kebutuhan pegawai oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal).
Pemetaan tersebut ditargetkan dilakukan pada akhir November 2026. Hasilnya akan menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait untuk menentukan langkah penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan aspirasi penugasan berdasarkan domisili.
“Alhamdulillah, ada progres meskipun belum tuntas. Namun, setidaknya sudah ada upaya dan usaha dari OPD terkait, khususnya Bagian Ortal, untuk melakukan pemetaan pada akhir bulan ini,” ungkap Desman.
Menurut Desman, pembagian kewenangan antarlembaga harus diperjelas agar proses penempatan tidak mengalami hambatan administratif. Bagian Ortal bertugas menyusun pemetaan kebutuhan pegawai, sedangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar menangani tindak lanjut teknis penempatan.
“Jadi, Bagian Organisasi bertugas memetakan kebutuhan, sedangkan BKPSDM bertugas mengurus penempatan orangnya,” jelasnya.
Setelah pemetaan kebutuhan selesai dan ditetapkan, BKPSDM Kukar diharapkan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Koordinasi tersebut, termasuk melalui surat resmi, diperlukan untuk membahas mekanisme penempatan berdasarkan data kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah itu juga bertujuan menyelaraskan data 263 PPPK hasil optimalisasi yang telah disampaikan kepada DPRD Kukar dengan kebutuhan pegawai pada masing-masing perangkat daerah.
Selain kepastian penempatan, Komisi I DPRD Kukar menyoroti pentingnya keterbukaan informasi selama proses penyelesaian persoalan tersebut. Desman meminta pemerintah daerah melibatkan perwakilan PPPK dalam komunikasi dan pembahasan hasil pemetaan.
“Kami juga meminta agar PPPK ini dilibatkan supaya informasi-informasi yang berkembang bisa selaras dan dipaduserasikan. Jangan sampai ada informasi hoaks atau informasi yang tidak benar,” tegasnya.
Salah seorang perwakilan PPPK hasil optimalisasi, Kianti, diusulkan untuk dilibatkan dalam komunikasi bersama perangkat daerah terkait. Keterlibatannya diharapkan dapat membantu menyampaikan perkembangan proses penempatan kepada para pegawai sekaligus menampung aspirasi yang masih memerlukan penyelesaian.
Desman juga mengingatkan bahwa pembahasan berulang tanpa keputusan akan menambah beban para PPPK. Sebagian pegawai harus meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya transportasi untuk menghadiri pertemuan dalam rangka memperjuangkan kepastian lokasi penugasan.
“Ya, kita harapkan tidak ada lagi forum lanjutan. Semoga semuanya sudah jelas. Jangan sampai forum-forum terus dilaksanakan, tetapi tidak ada hasilnya. Hal itu hanya akan menguras waktu, energi, dan biaya,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap proses pemetaan dan koordinasi antarlembaga dapat diselesaikan secara efektif sehingga tidak diperlukan lagi pembahasan dengan persoalan yang sama tanpa perkembangan berarti.
Komisi I DPRD Kukar juga menegaskan komitmennya untuk mengawasi tindak lanjut aspirasi para PPPK, terutama terkait harapan penempatan yang mempertimbangkan domisili.
“Komisi I DPRD Kukar akan terus mengawal aduan dan aspirasi daripada PPPK ini untuk benar-benar diterapkan secara kinerja berbasis domisili,” pungkasnya.
Penyelesaian pemetaan kebutuhan pegawai pada akhir November 2026 diharapkan menjadi titik awal kepastian penempatan 263 PPPK hasil optimalisasi. Hasil pemetaan tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi BKPSDM Kukar dengan BKN agar kebijakan penempatan dapat mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik sekaligus kondisi para pegawai. []
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara