Ahmad Yani Soroti Pinjaman Rp600 Miliar di Tengah Dana Kurang Salur

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta Pemkab menyiapkan kajian fiskal dan dokumen resmi sebelum membahas rencana pinjaman Rp500 miliar hingga Rp600 miliar melalui PT SMI, sementara dana kurang salur dari pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun.

ADVERTORIAL – Belum diterimanya dana kurang salur dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun menjadi persoalan yang perlu diperhitungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) sebelum merealisasikan rencana pinjaman daerah senilai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Ahmad Yani, mengingatkan agar kebijakan pembiayaan tersebut tidak menimbulkan beban keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Ahmad Yani menilai rencana pinjaman harus didasarkan pada kajian menyeluruh mengenai kondisi fiskal, kemampuan pengembalian, serta kebutuhan pembangunan yang akan dibiayai. Terlebih, Pemkab Kukar masih menghadapi ketidakpastian penerimaan dana kurang salur dari pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Yani kepada awak media di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, keberadaan pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pembangunan tidak serta-merta menjadi persoalan sepanjang penggunaannya memiliki dasar yang jelas, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Namun, pada prinsipnya, apabila pinjaman itu memang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentu dapat dipertimbangkan,” ujar Ahmad Yani kepada awak media di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, DPRD Kukar belum dapat melakukan pembahasan mendalam karena belum menerima dokumen resmi mengenai rencana pinjaman tersebut. Ahmad Yani menjelaskan bahwa dokumen pengajuan menjadi dasar penting untuk menilai kebutuhan pembiayaan, peruntukan dana, serta konsekuensi fiskal yang harus ditanggung pemerintah daerah.

“Terkait rencana Pemkab Kukar untuk melakukan pinjaman melalui PT SMI, sampai saat ini DPRD belum menerima dokumen atau berkas pengajuannya,” ungkapnya.

Ketiadaan dokumen tersebut membuat DPRD Kukar belum memiliki informasi terperinci mengenai skema pinjaman yang direncanakan, termasuk tujuan penggunaan dana dan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran.

Karena itu, Ahmad Yani meminta Pemkab Kukar terlebih dahulu menyusun kajian komprehensif yang mencakup proyeksi pendapatan daerah, kebutuhan belanja, kemampuan pembayaran kembali, serta risiko terhadap keberlanjutan fiskal.

Kajian tersebut juga perlu menjelaskan urgensi pinjaman dan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, pembiayaan yang direncanakan dapat dinilai berdasarkan kebutuhan nyata, bukan semata-mata ketersediaan fasilitas pinjaman.

Selain kemampuan pengembalian, persoalan dana kurang salur dari pemerintah pusat menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Nilainya yang diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun berpotensi memengaruhi perencanaan penerimaan dan belanja daerah apabila belum terdapat kepastian waktu penyalurannya.

Dalam kondisi tersebut, pengambilan keputusan mengenai pinjaman membutuhkan perhitungan yang cermat agar kewajiban pembayaran pada masa mendatang tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah membiayai pelayanan publik dan program pembangunan.

Ahmad Yani menegaskan bahwa DPRD Kukar tidak menutup kemungkinan mendukung rencana pinjaman melalui PT SMI. Namun, sikap lembaga legislatif baru dapat ditentukan setelah pemerintah daerah menyampaikan dokumen dan kajian yang diperlukan.

Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara Pemkab dan DPRD Kukar untuk memastikan kebijakan pembiayaan berjalan sesuai mekanisme serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam jangka panjang.

“Silakan Pemda mengkaji dan menyiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan. Namun, DPRD tetap membutuhkan dokumen resmi sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan mengambil sikap,” tegas Ahmad Yani.

Dengan belum diterimanya dokumen pengajuan, pembahasan rencana pinjaman daerah senilai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar masih menunggu langkah resmi Pemkab Kukar. Kejelasan dana kurang salur, kebutuhan pembiayaan pembangunan, dan kemampuan pengembalian pinjaman menjadi aspek penting yang diharapkan dapat dijelaskan sebelum kebijakan tersebut diputuskan. []

About admin04

Check Also

Kutim Siapkan Gudang Bulog Berkapasitas 3.500 Ton

PDF 📄Pemkab Kutim memproses sertifikasi lahan seluas 4,7 hektare untuk mendukung pembangunan gudang Bulog berkapasitas …

Pasokan BBM Jadi Perhatian Bupati Kutim dalam Penanganan Karhutla

PDF 📄Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meminta ketersediaan BBM dan kesiapan mobil tangki air diperkuat melalui …

Belajar dari Kemarau 2026, Bupati Kutim Dorong Penyediaan Sumur Bor

PDF 📄Pemkab Kutim mendorong perusahaan menyediakan sumber air cadangan di sekitar wilayah operasional untuk memperkuat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *