Tag Archives: #ABPEDNAS

SOFIFI – Pengukuhan kepengurusan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Maluku Utara (Malut) periode 2026–2031 diharapkan menjadi penguat kolaborasi dalam pembangunan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut menilai keberadaan organisasi tersebut dapat memperkuat tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan …

JAKARTA – Penguatan pembangunan desa menjadi fokus kerja sama yang tengah dijajaki Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas publikasi program strategis desa sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Pembahasan kerja sama tersebut berlangsung …

KABUPATEN GORONTALO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo memperkuat pengawasan pembangunan desa melalui sinergi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo guna memastikan pelaksanaan program nasional dan daerah berjalan tepat sasaran serta sesuai aturan. Penguatan kolaborasi tersebut disampaikan Bupati Kabupaten (Kab) Gorontalo Sofyan Puhi dalam kegiatan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kab …

JAKARTA – Sorotan terhadap maraknya kepala desa (Kades) yang terjerat kasus hukum mendorong perlunya penguatan kapasitas administrasi di tingkat desa, terutama dalam pengelolaan dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai persoalan hukum yang menimpa banyak Kades bukan semata karena niat …

SULAWESI UTARA – Penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis pendampingan hukum kembali digencarkan melalui program Jaksa Garda Desa yang diinisiasi Kejaksaan, sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Program tersebut dilanjutkan bersamaan dengan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional …

JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) menargetkan penurunan drastis kasus korupsi dana desa melalui penguatan pengawasan berbasis teknologi dan pendampingan hukum lewat Program Jaksa Garda Desa yang resmi dioptimalkan pada Selasa (7/4/2026). Langkah ini diambil menyusul lonjakan signifikan perkara korupsi dana desa dalam tiga tahun terakhir. Jaksa Agung Muda …

MANADO – Penguatan fungsi pengawasan desa menjadi fokus utama dalam pelantikan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan kabupaten/kota yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (7/4/2026) di Auditorium Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Kegiatan ini tidak hanya berupa pelantikan Pengurus Daerah (DPD) ABPEDNAS Sulut dan Pengurus …

JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke tingkat desa dengan menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan gizi tepat sasaran sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam program prioritas nasional …

JAKARTA, DESA – NUSANTARA: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) terus mengambil peran strategis dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Organisasi yang berdiri sejak 2013 ini berfokus pada penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar mampu menjalankan fungsi representasi dan pengawasan secara optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. …

ACEH DESA NUSANTARA Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kota Subulussalam menegaskan komitmennya untuk mengawal penggunaan dana desa agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan usai pelaksanaan Musyawarah Cabang yang menetapkan kepengurusan baru untuk periode 2025–2030. Jarkasi Pinem terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Abpednas Kota …