Tag Archives: #ABPEDNAS

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …

KEBUMEN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong semakin kuat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting dalam menjaga fungsi pengawasan tersebut. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan hal itu saat membuka …

RIAU – Pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kepulauan Riau (Kepri) diperkuat melalui kolaborasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS). Langkah tersebut dinilai dapat memperluas pengawasan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Jaksa Agung Muda …

SERANG – Penguatan ketahanan pangan berbasis desa menjadi fokus pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam sektor pertanian. Melalui sosialisasi kebijakan di Serang, Banten, pemerintah mendorong desa-desa di seluruh Indonesia memperkuat kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal serta memperluas kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan sosialisasi kebijakan …

SOFIFI – Pengukuhan kepengurusan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Maluku Utara (Malut) periode 2026–2031 diharapkan menjadi penguat kolaborasi dalam pembangunan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut menilai keberadaan organisasi tersebut dapat memperkuat tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan …

JAKARTA – Penguatan pembangunan desa menjadi fokus kerja sama yang tengah dijajaki Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas publikasi program strategis desa sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Pembahasan kerja sama tersebut berlangsung …

KABUPATEN GORONTALO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo memperkuat pengawasan pembangunan desa melalui sinergi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo guna memastikan pelaksanaan program nasional dan daerah berjalan tepat sasaran serta sesuai aturan. Penguatan kolaborasi tersebut disampaikan Bupati Kabupaten (Kab) Gorontalo Sofyan Puhi dalam kegiatan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kab …

JAKARTA – Sorotan terhadap maraknya kepala desa (Kades) yang terjerat kasus hukum mendorong perlunya penguatan kapasitas administrasi di tingkat desa, terutama dalam pengelolaan dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai persoalan hukum yang menimpa banyak Kades bukan semata karena niat …

SULAWESI UTARA – Penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis pendampingan hukum kembali digencarkan melalui program Jaksa Garda Desa yang diinisiasi Kejaksaan, sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Program tersebut dilanjutkan bersamaan dengan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional …

JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) menargetkan penurunan drastis kasus korupsi dana desa melalui penguatan pengawasan berbasis teknologi dan pendampingan hukum lewat Program Jaksa Garda Desa yang resmi dioptimalkan pada Selasa (7/4/2026). Langkah ini diambil menyusul lonjakan signifikan perkara korupsi dana desa dalam tiga tahun terakhir. Jaksa Agung Muda …