Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Distransnaker Kutim mendorong perusahaan membuka posisi kerja yang sesuai bagi penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan kemampuan pekerja dan aspek keselamatan kerja.
ADVERTORIAL – Keselamatan kerja menjadi salah satu pertimbangan utama dalam membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim mendorong dunia usaha memetakan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kondisi pekerja tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kemampuan masing-masing penyandang disabilitas.
Kepala Dinas (Kadis) Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutim Sulisman mengatakan karakter pekerjaan pada sejumlah perusahaan di Kutim didominasi aktivitas lapangan yang memiliki risiko kecelakaan kerja relatif tinggi. Karena itu, penempatan pekerja penyandang disabilitas perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kondisi disabilitas yang dimiliki.
“Tingkat risiko kecelakaan sangat tinggi, dengan begitu itu pertimbangan aspek-aspek keselamatan, apakah disabilitas tertentu itu bisa dimasukkan di lapangan atau tidak,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/09/2026).
Menurut Sulisman, bidang administrasi atau pekerjaan pertanggungjawaban menjadi beberapa jenis pekerjaan yang lebih memungkinkan untuk diisi tenaga kerja penyandang disabilitas dibandingkan pekerjaan lapangan dengan tingkat risiko keselamatan tinggi.
Namun, peluang pada sektor perkantoran juga menghadapi keterbatasan karena sejumlah posisi yang dapat diisi penyandang disabilitas, khususnya di lingkungan pemerintahan, disebut telah banyak terisi.
“Selama ini di kantor kebetulan itu kan sudah banyak sudah terisi, kuotanya terpenuhi,” katanya.
Sulisman menjelaskan peluang penambahan pekerja penyandang disabilitas di sektor perkantoran dapat kembali terbuka apabila terjadi pengurangan pegawai atau terdapat pegawai yang memasuki masa pensiun.
Kendati terdapat sejumlah pertimbangan teknis, Distransnaker Kutim tetap mendorong perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas dengan menyesuaikan posisi yang tersedia terhadap kemampuan dan kebutuhan pekerja.
“Perusahaan-perusahaan komitmen juga untuk menanggung para penyandang disabilitas. Kita terus mendorong supaya perusahaan segera untuk menerapkan itu,” ungkapnya.
Selain mendorong tersedianya pekerjaan yang sesuai, Distransnaker Kutim juga masih menunggu data dari perusahaan mengenai jumlah penyandang disabilitas yang telah direkrut. Hingga kini, laporan tersebut belum diterima sehingga realisasi penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di sektor perusahaan belum dapat dipetakan secara menyeluruh.
Sulisman menyebut persoalan pendataan tersebut juga berkaitan dengan pembagian kewenangan pengawasan ketenagakerjaan. Fungsi pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan berada di ranah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), sedangkan Distransnaker Kutim menunggu laporan yang disampaikan perusahaan.
“Pengawasan itu ranahnya di provinsi. Kami menunggu laporan dari perusahaan berapa jumlah karyawan yang disabilitas, itu sampai sekarang belum dapat laporannya,” katanya.
Pelaporan dari perusahaan dinilai penting untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan penyandang disabilitas dalam pasar kerja di Kutim sekaligus menjadi bahan untuk memetakan sektor dan posisi kerja yang dapat dikembangkan bagi kelompok tersebut. []
