Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
DPRD Kukar meminta Pemkab dan perusahaan terkait menjamin pasokan air bersih bagi masyarakat Tabang selama pemulihan Sungai Pleo berlangsung, sekaligus mendorong penanganan lintas instansi hingga tingkat pusat apabila diperlukan.
KUTAI KARTANEGARA – Jaminan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kecamatan Tabang menjadi kebutuhan mendesak selama pemulihan Sungai Pleo belum tuntas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bersama perusahaan terkait memastikan warga memperoleh sumber air alternatif yang aman dan layak hingga kualitas air sungai kembali dapat dimanfaatkan.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pemulihan kondisi sungai membutuhkan waktu sehingga penanganan tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan lingkungan. Menurut dia, kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini bergantung pada Sungai Pleo juga harus dijamin selama proses tersebut berlangsung.
“Kalaupun saat ini sungainya belum bisa diperbaiki karena membutuhkan waktu lama, kualitas airnya juga harus tetap terjaga. Yang penting adalah bagaimana pengganti air sungai itu bisa disediakan, misalnya dengan menyuplai air minum atau air bersih oleh perusahaan,” jelasnya.
Dorongan penyediaan air bersih itu berkaitan dengan persoalan lingkungan di Sungai Pleo. Ahmad Yani menyebut, berdasarkan penelitian dan penanganan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kukar, terdapat indikasi persoalan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas Perseroan Terbatas (PT) Ade Putra Tanrajeng (APT).
“Terkait dengan persoalan lingkungan hidup yang ada di Sungai Pleo, Kecamatan Tabang. Saat ini terindikasi, dan setelah penelitian serta tugas yang dilakukan oleh DLH Kabupaten, dinyatakan bahwa penyebabnya adalah PT APT,” ucap Ahmad Yani kepada awak media seusai acara Beseprah di depan Museum Mulawarman, Tenggarong, Kamis (24/09/2026).
Menurut Ahmad Yani, masyarakat tidak boleh menanggung dampak persoalan tersebut tanpa memperoleh solusi konkret. Karena itu, pemerintah dan perusahaan diminta mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam menjamin kebutuhan air bersih warga selama kondisi sungai belum kembali normal.
“Mau tidak mau kita pastikan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab, pemerintah harus turun tangan,” tegasnya.
Selain pemenuhan kebutuhan air bersih, DPRD Kukar akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan penanganan Sungai Pleo berlanjut ke langkah nyata di lapangan. Koordinasi dinilai perlu melibatkan Pemkab Kukar, DLH Kukar, APT, instansi pengelola sungai, serta pihak lain yang memiliki kewenangan terkait.
Apabila penanganan di daerah belum mampu menyelesaikan persoalan tersebut secara optimal, Ahmad Yani menyebut DPRD Kukar dapat mendorong keterlibatan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Kita bawa hal ini ke kementerian, baik ESDM maupun Kementerian Lingkungan Hidup, supaya ada penanganan khusus. Tetapi kalau bisa ditangani langsung oleh daerah, kita harap ini kita selesaikan di daerah,” tutur Ahmad Yani.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sungai agar fungsi Sungai Pleo sebagai salah satu sumber penunjang kehidupan masyarakat tetap terjaga dan persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Balai sungai juga harus konsisten karena memang merupakan tugasnya, supaya sungai itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Harus terpelihara, harus terjaga fungsi-fungsi sungainya, jangan dibiarkan tercemar,” pungkasnya.
DPRD Kukar berharap koordinasi pemerintah, perusahaan, dan instansi terkait segera menghasilkan langkah pemulihan yang terukur, sementara pasokan air bersih tetap tersedia bagi masyarakat Tabang hingga Sungai Pleo dinyatakan aman untuk kembali dimanfaatkan. [] (ADVERTORIAL)
