Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOJONEGORO – Status keluarga yang tercatat dalam kelompok kesejahteraan paling rendah belum otomatis membuat bantuan sosial diterima. Kondisi itu dialami keluarga Suginanto, warga Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, yang berdasarkan pengecekan aktivis masuk Desil 1, tetapi mengaku selama ini nyaris tidak memperoleh bantuan sosial pemerintah.
Istri Suginanto, Suniti, mengatakan keluarganya hanya pernah menerima bantuan pangan berupa beras. Di luar bantuan tersebut, ia mengaku belum pernah mendapatkan program bantuan sosial lainnya meski kondisi ekonomi keluarganya terbatas.
“Mungkin rumah kami yang terpencil sehingga tidak terdata,” ujar Suniti (35) istri Sugianto.
Keluarga tersebut tinggal di rumah sederhana berdinding kayu dengan lantai tanah. Ruang tidur dan ruang tamu menyatu tanpa sekat, sedangkan bagian dapur hanya dipisahkan lemari dan kain.
Kondisi itu semakin berat setelah Suginanto (44), yang sehari-hari bekerja sebagai petani, menjalani proses hukum karena dugaan pencurian dua batang kayu jati di kawasan hutan petak 128 F RPH Nganti, BKPH Ngraho, KPH Padangan.
Persoalan akses bantuan tersebut kemudian mendapat perhatian aktivis mahasiswa dan organisasi petani di Bojonegoro. Ketua KOPRI Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro Ana Aynun Nazya bersama aktivis organisasi petani Lidah Tani mendatangi kediaman keluarga Suginanto.
Aynun kemudian melakukan pengecekan status kesejahteraan keluarga melalui data desil. Hasil pengecekan menunjukkan keluarga tersebut tercatat dalam Desil 1, yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Setelah kami lakukan pengecekan di website, ternyata keluarga ini masuk Desil 1. Tapi kok anehnya, informasi tentang ekonomi keluarga ini tidak pernah mendapat bantuan apa pun,” ungkap Aynun, rabu (9/9/2026).
Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan pemanfaatan data kesejahteraan untuk menentukan penerima perlindungan sosial. Aynun menilai kondisi keluarga Suginanto perlu menjadi perhatian karena Kabupaten Bojonegoro dikenal memiliki sumber daya minyak dan gas bumi, sementara masih terdapat keluarga yang tercatat dalam kelompok paling rentan tetapi mengaku belum memperoleh bantuan yang semestinya.
Menurut Aynun, persoalan tersebut tidak cukup dipandang sebagai masalah administrasi. Ia mendorong adanya evaluasi terhadap pendataan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar masyarakat yang masuk kelompok paling miskin tidak terlewat dari program pemerintah.
“Semoga persoalan ini dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten untuk memastikan tidak ada masyarakat yang secara data berada dalam kondisi paling rentan justru luput dari perhatian dan akses terhadap bantuan,” tegas Aynun.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyatakan akan memeriksa kembali status keluarga tersebut. Kepala Dinsos Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto mengatakan masyarakat yang masuk kelompok desil terbawah pada prinsipnya menjadi kelompok yang dapat menjadi sasaran bantuan berdasarkan kondisi ekonominya.
“Semestinya dapat kalau melihat kondisi ekonominya seperti itu, namun kita akan melakukan pengecekan terhadap keluarga yang bersangkutan,” ujar Agus yang akrab disapa Antok.
Ia menjelaskan, masyarakat yang berada dalam kelompok desil bawah juga memiliki kesempatan mengusulkan bantuan melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.
“Bansos bisa diusulkan lewat aplikasi Cek Bansos,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kepala Desa Nganti Maryadi masih diupayakan untuk dikonfirmasi terkait data penerima manfaat bantuan pemerintah di wilayahnya.
Kasus keluarga Suginanto menunjukkan bahwa keberadaan data kesejahteraan perlu diikuti dengan pemutakhiran dan verifikasi di lapangan agar status masyarakat yang tergolong paling rentan benar-benar terhubung dengan program perlindungan sosial. Pemeriksaan kembali data keluarga tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penyebab mereka belum menerima bantuan serta memastikan hak masyarakat miskin tidak terlewat. []
Redaksi02 | Nadiya.
