Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemerintah mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC) melalui penguatan skrining kesehatan, pembentukan desa siaga TBC, hingga program perbaikan rumah pasien di berbagai daerah dengan beban kasus tinggi. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan angka penularan penyakit yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Negara + birokrasi + penyakit menular = combo yang biasanya bikin rakyat deg-degan duluan, tapi kali ini setidaknya ada gerak konkret yang lumayan terasa.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari menyebut Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Pemerintah pun mengintensifkan berbagai strategi percepatan penanganan secara terintegrasi.
“Indonesia masih menghadapi beban TBC yang signifikan. Kita adalah salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Namun, pemerintah tidak tinggal diam, berbagai langkah percepatan strategis penanganan telah dijalankan secara simultan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, sebagaimana diberitakan Bisnis, Kamis (07/05/2026).
Berdasarkan data per 3 Mei 2026, program nasional TBC telah menemukan lebih dari 241 ribu kasus. Namun, angka inisiasi pengobatan baru mencapai 84 persen dari target 95 persen, sedangkan tingkat keberhasilan pengobatan berada di angka 80 persen dari target 90 persen.
Pemerintah kemudian memperluas skrining TBC melalui integrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program tersebut telah menjangkau pekerja di 16 kementerian dan lembaga, serta direncanakan diperluas ke 50 instansi lainnya.
Selain itu, pemerintah memperkuat kapasitas deteksi di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) melalui penyediaan alat Near Point of Care Testing (NPOCT) dan pemanfaatan pemeriksaan X-ray yang mulai diterapkan pada semester II 2026.
Dalam pendekatan berbasis komunitas, pemerintah juga mendorong pembentukan desa siaga TBC. Hingga kini, sebanyak 6.484 desa dan kelurahan di 117 kabupaten/kota pada 23 provinsi telah berkomitmen menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan TBC secara mandiri.
“Dari total sekitar 70 ribu desa di Indonesia, saat ini baru sekitar 9 persen yang menjadi desa siaga TBC, sementara targetnya adalah 30 persen,” jelas Qodari.
Program tracing atau pelacakan kontak pasien TBC juga diintegrasikan dengan CKG dan telah diterapkan di 13 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Program tersebut menyasar 5.500 kontak pasien sepanjang April hingga Mei 2026 sebelum diperluas secara nasional.
Tidak hanya fokus pada layanan kesehatan, pemerintah turut menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC sepanjang 2026 di wilayah dengan angka kasus tinggi. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding realisasi perbaikan sekitar 300 rumah per tahun pada periode 2020 hingga 2023.
“Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB,” kata Qodari.
Saat ini, sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan untuk diperbaiki melalui aplikasi Sibaru. Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rapat nasional yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kantor Staf Presiden (KSP), serta kepala daerah dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Qodari menilai keberadaan ribuan desa siaga TBC diharapkan mampu menjadikan penanganan TBC sebagai gerakan bersama masyarakat, bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan semata.
“CKG sekolah dan pengetesan TBC adalah bukti nyata bahwa pemerintah bekerja untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas,” ujarnya.
“Di balik setiap anak yang di-screening, ada harapan. Di balik setiap pasien yang diobati, ada keluarga yang terlindungi,” tandas Qodari. []
Redaksi02 | Nadiya.
