Pemerintah Fokus Benahi Rumah Warga di Kawasan Perbatasan Belu

BELU – Sebanyak 30 desa di kawasan perbatasan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diusulkan menerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 750 unit rumah pada 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Karena tinggal di beranda negara tapi atap masih bocor itu ironi level nasional yang bahkan birokrasi akhirnya sadar juga.

Program BSPS tersebut merupakan hasil sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Dalam Negeri yang juga bertindak sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan strategis di Pontianak pada 2 Maret 2026 lalu.

Awalnya, program peningkatan kualitas RTLH di kawasan perbatasan hanya menargetkan 10 ribu unit rumah. Namun, berdasarkan pembaruan data per 20 April 2026, kuota meningkat menjadi 15 ribu unit untuk seluruh wilayah kerja BNPP pada tahun anggaran 2026.

Selain program perumahan, pemerintah juga menggandeng Program Permodalan Nasional Madani (PNM) guna memperkuat sektor ekonomi masyarakat perbatasan. Data penerima bantuan pun telah dimasukkan melalui aplikasi Sibaru atau Sistem Informasi Bantuan Perumahan dengan skema by name by address.

Kabupaten Belu menjadi salah satu daerah prioritas penerima bantuan rumah layak huni di kawasan perbatasan NTT. Dari total usulan 1.275 unit rumah di tujuh kecamatan, sebanyak 750 unit telah diakomodasi pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Belu, Jules C. M. A. Ando mengatakan pihaknya telah memetakan desa-desa prioritas penerima program BSPS di wilayah garis depan perbatasan RI-RDTL.

“Kami telah memetakan desa-desa di lini terdepan, mulai dari Kecamatan Tasifeto Timur, Lamaknen dan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat, Raihat, Tasifeto Barat dan Nanaet Duabesi,” pungkasnya, sebagaimana dilansir The East Indonesia, Senin (05/05/2026).

Sebanyak 30 desa yang diusulkan tersebar di tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Tasifeto Timur, Lasiolat, Raihat, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, dan Nanaet Duabesi. Desa-desa tersebut meliputi Desa Silawan, Tulakadi, Sadi, Dafala, Takirin, Sarabau, Halimodok, Maneikun, Fatulotu, Asumanu, Tohe, Kewar, Mauhitas, Duarato, Nualain, Lakmaras, hingga Fohoeka dan Nanaenoe.

Pemerintah berharap program BSPS mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat kesejahteraan warga di kawasan strategis nasional. Program tersebut juga dinilai menjadi bentuk kehadiran negara bagi masyarakat di wilayah terluar Indonesia. []

Redaksi02 | Nadiya.

About redaksi02

Lahir di Samarinda, 11 Mei 2007. Setelah lulus sekolah vokasi di SMKN 8 jurusan multimedia tahun, menekuni dunia jurnalistik hingga saat ini.

Check Also

Dinkes Jepara Dorong Desa Kelet Jadi Percontohan Desa Sehat Iklim

PDF 📄JEPARA – Pemerintah Desa (Pemdes) Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara membentuk Desa Sehat Iklim …

Maribaya Cup I Bangkitkan Semangat Olahraga dan Persatuan Desa

PDF 📄OGAN KOMERING ILIR – Semangat pembinaan olahraga di tingkat desa kembali mendapat perhatian setelah …

Pemadaman Listrik Terjadwal di Desa Pasunggingan Berlangsung Hingga Sore

PDF 📄PURBALINGGA – PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Purbalingga …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *