Tag Archives: UU Desa

PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur empat alasan sah dan lima tahapan pemberhentian perangkat desa, dengan ancaman pencabutan keputusan serta sanksi bagi Kades yang mengabaikan prosedur. NASIONAL  DESA NUSANTARA  – Kepala desa (Kades) tidak dapat memberhentikan perangkat desa hanya berdasarkan keputusan sepihak. Selain harus memiliki alasan hukum yang sah, proses …

Perbedaan acuan pengisian anggota BPD di Kabupaten Bogor mendorong desakan evaluasi aturan teknis demi memastikan keterwakilan perempuan dan kepastian hukum. KABUPATEN BOGOR DESA NUSANTARA  – Kepastian hukum dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bogor menjadi perhatian setelah muncul desakan agar pemerintah daerah menyesuaikan petunjuk teknis dengan Peraturan …

JAKARTA – Wacana kembali memperpanjang masa jabatan kepala desa (Kades) tidak hanya menyangkut lamanya seorang pemimpin berada di pemerintahan desa, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan, pengawasan, serta transparansi pengelolaan anggaran desa. Perdebatan itu mengemuka setelah kelompok Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) meminta pemerintah mempertimbangkan tambahan masa jabatan …

JAKARTA – Wacana menghapus batas periodisasi kepala desa kembali mencuat setelah sekitar 36.000 kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jika usulan tersebut diterima, kepala desa berpeluang mencalonkan diri tanpa batas periode setelah sebelumnya masa jabatan maksimal …

JAKARTA – Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas revisi Undang-undang (UU) tentang Desa. Dalam pembahasan itu, DPR dan pemerintah sepakat masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. Rapat pleno …