Tag Archives: Transparansi pemerintahan desa

SRAGEN – Keterlibatan perangkat desa dalam penyusunan kebijakan pengelolaan aset desa menjadi sorotan setelah sekitar 50 perwakilan perangkat desa yang tergabung dalam Praja Sragen meninggalkan forum sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2026 di Aula Sukowati, Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah (Pemda) Sragen, Selasa (03/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk …

Bupati Ubaid Yakub melantik 235 anggota BPD dari 47 desa di wilayah Maba dan meminta mereka menjaga integritas, mengawasi pembangunan, serta memastikan pengelolaan dana desa berpihak pada kepentingan masyarakat. HALMAHERA TIMUR, DESA NUSANTARA  – Pengawasan pembangunan desa, transparansi pengelolaan dana desa, dan penyaluran aspirasi masyarakat menjadi sejumlah tanggung jawab yang …

SIDOARJO – Kepastian tata kelola pemerintahan Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, kini bergantung pada tindak lanjut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa (musdes). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendorong forum tersebut segera digelar untuk membahas kelanjutan jabatan Kepala Desa (Kades) Mamok Widodo di tengah polemik dugaan penyalahgunaan anggaran dan …

BANDUNG BARAT – Pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran desa menjadi salah satu tanggung jawab yang ditekankan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik se-Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (14/10/2026). Peran tersebut dinilai penting untuk memastikan program desa berjalan transparan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Penekanan itu disampaikan dalam …

PROBOLINGGO DESA NUSANTARA Proses pergantian Penjabat (PJ) Kepala Desa Tegalwatu, Kecamatan Tiris, hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat. Warga mempertanyakan transparansi mekanisme yang dilakukan, terutama karena muncul dugaan adanya oknum yang memanipulasi informasi kepada pihak kecamatan maupun Bupati Probolinggo. Isu tersebut mencuat pada Sabtu (27/09/2025), ketika sejumlah warga menilai bahwa …