Tag Archives: #BPD

Sosialisasi mitigasi risiko hukum di Mitra membekali Hukum Tua dan perangkat desa agar lebih memahami aturan serta berhati-hati dalam mengambil kebijakan pemerintahan. MINAHASA TENGGARA – Pemerintah desa di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mendapat penguatan mengenai mitigasi risiko hukum agar para Hukum Tua, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih …

Dana Rp3,2 juta per RT melalui program Desa Mantra di Desa Jombok dimanfaatkan sesuai kebutuhan tiap wilayah, dengan pendampingan Pemdes agar penggunaannya tetap sesuai ketentuan. JOMBANG – Pemanfaatan anggaran Rp3,2 juta per Rukun Tetangga (RT) melalui program Desa Mantra (Maju dan Sejahtera) di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, disesuaikan dengan kebutuhan …

Pemkab Bekasi menyiapkan tahapan Pilkades 2026 untuk 154 desa sekaligus mempersiapkan pergantian anggota BPD yang masa jabatannya berakhir pada tahun yang sama. BEKASI – Sebanyak 154 desa di Kabupaten Bekasi masuk dalam persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 seiring berakhirnya masa jabatan kepala desa pada 28 September 2026. Pemerintah Kabupaten …

RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin menjadikan hasil Indeks Desa 2026 sebagai dasar untuk memetakan kebutuhan pembangunan di masing-masing desa. Dari 126 desa yang diukur, tidak ada lagi yang berada pada kategori berkembang setelah 10 desa mengalami peningkatan status. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin Rahmadi mengatakan, hasil …

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …

NATUNA – Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, tengah dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang telah mengantarkan desa tersebut meraih predikat percontohan antikorupsi tetap berjalan konsisten. Monitoring ini menjadi bagian dari persiapan sebelum penilaian ulang yang direncanakan pada 2028. Monitoring implementasi …

KEBUMEN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong semakin kuat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting dalam menjaga fungsi pengawasan tersebut. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan hal itu saat membuka …

RIAU – Pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kepulauan Riau (Kepri) diperkuat melalui kolaborasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS). Langkah tersebut dinilai dapat memperluas pengawasan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Jaksa Agung Muda …

BENGKALIS – Tradisi pacu sampan layar menjadi salah satu magnet utama perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Desa Ketamputih, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kegiatan yang digelar Selasa (18/8/2026) itu tidak hanya menjadi hiburan warga, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertahankan tradisi bahari yang diwariskan secara turun-temurun. Sebelum perlombaan, …

LOMBOK – Sebanyak 61 Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) di Kabupaten Lombok Timur (Lombok Timur) mendapat mandat untuk memastikan pelayanan pemerintahan desa tetap berjalan sekaligus menjaga netralitas menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades). Selain stabilitas desa, akurasi Pendataan Sosial (Perlinsos) menjadi salah satu ukuran yang ditekankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur …