Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) memberikan pendampingan dalam pembentukan desa sadar hukum serta pos bantuan hukum di Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro (Sitaro). Langkah ini dilakukan guna memperkuat kesadaran hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa.
“Hal ini dalam rangka memperkuat kesadaran hukum dan memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat hingga ke tingkat desa,” ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Kurniaman Telaumbanua, di Manado, Rabu (19/6).
Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan desa tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan infrastruktur, melainkan juga mencakup penguatan kelembagaan hukum. Salah satunya dilakukan melalui inisiasi Koperasi Desa Merah Putih dan pembentukan pos bantuan hukum di tingkat desa. “Kami memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan hukum di desa melalui pembangunan dan pemberian informasi terkait desa sadar hukum, dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga sadar hukum. Literasi hukum dan pusat informasi hukum harus ada di setiap desa,” tambahnya.
Pos bantuan hukum ini nantinya diharapkan dapat memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu, Kanwil Kemenkumham Sulut juga menginisiasi kehadiran juru damai (peace maker) dan paralegal di desa untuk memberikan pendampingan hukum secara langsung.
Kanwil berharap program ini mampu mendorong lahirnya desa-desa yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga berdaya dalam aspek hukum, dengan kesadaran hukum yang tinggi serta menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara.
Dalam sesi materi, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Pesta Lumbanbatu, memaparkan strategi pembentukan desa sadar hukum serta keberlanjutan layanan pos bantuan hukum di daerah. “Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan program ini,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sitaro, serta para kepala desa atau kapitalau se-Kabupaten Sitaro. []
Redaksi10
