Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Kemendes PDT bersama Universitas Indonesia melatih 50 pengelola BUMDes dan KDMP di Sumba Tengah untuk memperkuat kelembagaan, menyusun rencana bisnis, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.
SUMBA TENGAH – Sebanyak 50 pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat pelatihan pengembangan kelembagaan dan perencanaan usaha untuk memperkuat ekonomi desa. Program yang berlangsung selama dua hari, 3-4 November 2026, itu diarahkan agar potensi lokal dapat dikelola menjadi kegiatan usaha produktif dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Pesertanya terdiri atas 17 pengurus KDMP dan 33 pengurus BUMDes yang dibekali materi penguatan kelembagaan, pengembangan ekosistem ekonomi hijau, serta penyusunan rencana bisnis.
Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Dimposma Sihombing, mengatakan penguatan kemampuan masyarakat dan kelembagaan ekonomi desa menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan daerah tertinggal.
“Penanganan daerah tertinggal membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga melalui program yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan ekonomi desa menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan tersebut,” kata Dimposma kepada ANTARA, Kamis (05/11/2026).
Ia menekankan bahwa pengembangan lembaga ekonomi desa perlu disesuaikan dengan potensi wilayah, karakteristik masyarakat, serta kearifan budaya setempat. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan usaha diharapkan tidak hanya berjalan secara kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi warga.
Wakil Bupati (Wabup) Sumba Tengah Marthinus Umbu Djoka yang membuka kegiatan itu mengapresiasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas masyarakat. Ia berharap pelatihan tersebut menjadi momentum untuk membangun lembaga ekonomi desa yang kuat, produktif, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memperkuat materi pelatihan, Kemendes PDT menggandeng UI dengan menghadirkan dua pakar, yakni Hendra Kaprisma dan Feriska Ajeng Anantri. Selama kegiatan, peserta mempelajari penguatan kelembagaan ekonomi desa terintegrasi dalam perspektif budaya dan pengembangan ekosistem kelembagaan berbasis ekonomi hijau.
Materi juga mencakup penguatan modal sosial, pemanfaatan kearifan lokal, kolaborasi masyarakat, dan optimalisasi potensi wilayah. Peserta kemudian mengikuti diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) serta praktik penyusunan rencana bisnis (*action plan).
Melalui tahapan tersebut, pengurus BUMDes dan KDMP mengidentifikasi peluang usaha berdasarkan potensi masing-masing desa. Hasil identifikasi dipresentasikan dan dibahas bersama fasilitator agar dapat menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan usaha yang lebih terarah.
Selain pelatihan, Dimposma bersama Wabup Sumba Tengah dan jajaran perangkat daerah meninjau sejumlah program prioritas nasional pada 3-4 November 2026. Lokasi yang dikunjungi meliputi KDMP Wairasa, KDMP Malinja, KDMP Anajiaka, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tana Modu.
Peninjauan terhadap tiga KDMP tersebut dilakukan untuk memantau pencapaian target verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan sarana pendukung. Sementara itu, SPPG Tana Modu dilaporkan telah beroperasi dan terus dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui layanan tersebut diharapkan turut mendukung pemenuhan gizi anak dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Dimposma menegaskan, pembangunan daerah tertinggal membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kerja sama tersebut diperlukan agar program peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi desa berjalan sesuai kebutuhan serta potensi wilayah.
Melalui pelatihan dan pemantauan program prioritas nasional, pengelola BUMDes dan KDMP di Sumba Tengah diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh menjadi rencana usaha nyata, memperluas peluang ekonomi masyarakat, dan memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan. []
Redaksi 01
