Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KARANGANYAR – Pembangunan 149 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Karanganyar belum berbanding lurus dengan aktivitas usaha di tingkat desa. Hingga awal November 2026, seluruh unit tersebut belum resmi beroperasi melalui skema program pemerintah pusat karena masih menjalani tahapan verifikasi dan pemantauan kesiapan.
Dari total koperasi yang telah dibangun, sebanyak 119 unit sudah mengikuti proses verifikasi dan validasi (verval). Sementara itu, jumlah yang diperkirakan siap menjalankan kegiatan usaha baru berkisar 20 hingga 30 unit. Angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah daerah belum menyelesaikan pemeriksaan kesiapan setiap koperasi.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Diskuktrans ESDM) Karanganyar, Sriono Budi Santoso, mengatakan proses menuju operasionalisasi masih berlangsung dan belum dapat dipastikan untuk seluruh unit.
“Sebetulnya kalau yang sudah siap itu mungkin saya hanya menyampaikan kemungkinan, kisaran 20-30-an,” ujar Sriono saat diwawancarai, Selasa (03/11/2026).
Situasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sarana fisik belum menjadi satu-satunya penentu berjalannya KDMP. Koperasi masih harus melewati tahapan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan menjalankan kegiatan usaha sesuai mekanisme program pemerintah pusat.
Sriono menjelaskan, pemerintah daerah memantau perkembangan kesiapan masing-masing koperasi melalui sistem Sikon. Data yang masuk selanjutnya akan ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses itu diperlukan untuk mengetahui perkembangan dan kesiapan operasional setiap unit.
Kondisi antardaerah juga tidak selalu sama. Sejumlah koperasi di daerah lain kemungkinan telah memiliki kegiatan usaha sebelumnya sehingga aktivitas tersebut dapat diintegrasikan dengan program KDMP. Salah satu bidang usaha yang disebut telah berjalan pada sejumlah koperasi ialah perdagangan kebutuhan pokok.
“Setiap kabupaten/kota itu beda-beda. Kemungkinan di daerah lain sudah ada embrio beroperasi, kemudian KDMP itu mungkin dileburkan di situ. Biasanya embrio koperasi itu bermain di sembako,” jelasnya.
Di Karanganyar, beberapa koperasi sebenarnya telah menjalankan usaha secara mandiri. Namun, aktivitas tersebut belum terintegrasi dengan mekanisme operasional KDMP yang diinisiasi pemerintah pusat. Perbedaan ini membuat koperasi yang sudah memiliki kegiatan usaha belum otomatis dapat dikategorikan sebagai KDMP yang resmi beroperasi dalam skema program tersebut.
“Di Karanganyar sebetulnya ada beberapa yang sudah menjalankan operasional. Mereka masih menjalankan sendiri,” katanya.
Sejumlah pengurus koperasi telah menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa kegiatan usaha mereka sebenarnya sudah berjalan. Meski demikian, aktivitas tersebut masih dilakukan secara mandiri sembari menunggu kejelasan mekanisme operasionalisasi melalui program KDMP.
Sriono menyebut pemerintah desa dan pengurus koperasi masih menantikan kepastian pelaksanaan program. Pemerintah daerah pun menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kesiapan unit-unit yang akan menjalankan usaha berdasarkan skema pemerintah pusat.
Selain kesiapan kelembagaan dan usaha, penempatan tenaga pengelola juga menjadi bagian dari pelaksanaan program. Sejumlah KDMP disebut telah memiliki manajer yang penempatan dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Perusahaan tersebut ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana utama pembangunan dan pengelolaan program KDMP secara nasional, dengan target pembangunan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia.
Diskuktrans ESDM Karanganyar belum memiliki data terperinci mengenai jumlah manajer yang telah ditempatkan pada setiap koperasi. Sriono menegaskan urusan penempatan tenaga manajer bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dalam skema pengelolaan tersebut, manajer bertugas mengoptimalkan kegiatan koperasi dan gerai yang tersedia. Sementara itu, pengelola dapat menjalankan kegiatan usaha sehari-hari di bawah koordinasi manajer.
“Manajernya itu tugasnya mengoptimalkan operasional koperasi dengan gerai yang ada. Nanti dimungkinkan ada pengelola. Pengelola itu bukan pengurus, tetapi yang melaksanakan kegiatan usaha di bawah manajer,” jelasnya.
Terkait penghasilan manajer, pemerintah daerah juga belum memperoleh informasi terperinci mengenai pelaksanaan maupun kepastian pembayaran gaji. Sriono menyebut informasi yang diterimanya menyatakan manajer yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara semestinya memperoleh gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau mereka sudah membuat perjanjian kerja sama, mestinya nanti mendapatkan gaji. Namun, itu di luar kewenangan kami untuk menjawab karena langsung dari Agrinas,” ujarnya.
Sriono menegaskan Diskuktrans ESDM Karanganyar tidak dapat memberikan keterangan lebih jauh mengenai status penggajian maupun mekanisme kerja para manajer karena hal tersebut menjadi kewenangan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Sebagaimana diwartakan Espos, Selasa (03/11/2026), pemerintah daerah masih memantau tahapan kesiapan KDMP sebelum koperasi-koperasi tersebut menjalankan operasional secara resmi. Kejelasan mekanisme, hasil verifikasi, serta kesiapan pengelola menjadi bagian penting agar pembangunan koperasi dapat berlanjut menjadi kegiatan usaha yang berjalan di tingkat desa. []
Redaksi02
