Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BATANG – Keterbatasan anggaran desa mendorong Pemerintah Kabupaten Batang (Pemkab Batang), Jawa Tengah, mengarahkan pembangunan berbasis kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Strategi tersebut dibahas dalam kegiatan Sambang Desa di Balai Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Jumat (30/10/2026), bersamaan dengan penyerapan aspirasi warga mengenai perbaikan jalan, bantuan rumah, dan kebutuhan penerangan.
Dalam pertemuan tersebut, warga Desa Candirejo, Patriyah (53), menyampaikan usulan perbaikan jalan desa serta bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Ia menilai masih terdapat rumah warga dalam kondisi memprihatinkan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, berbagai usulan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dalam perencanaan anggaran 2027. Menurutnya, pembangunan infrastruktur desa dapat menggunakan berbagai skema, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun dukungan program pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
“Penganggaran 2027 nanti bisa kita lihat lagi. Kalau tidak bisa dalam bentuk bantuan uang, yang penting kita pahami dulu kebutuhan dan skemanya. Pembangunan jalan desa juga bisa melalui DPUPR, tergantung kondisi dan kebutuhan jalan yang akan dibangun,” jelasnya.
Faiz juga menyoroti penurunan alokasi anggaran yang diterima sejumlah desa. Ia menyebut, desa yang sebelumnya memperoleh anggaran hingga sekitar Rp900 juta kini menerima sekitar Rp300 juta. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu disikapi dengan menentukan prioritas pembangunan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Ia mendorong pemerintah desa memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pengadaan material, sedangkan pengerjaan pembangunan dapat melibatkan masyarakat melalui kegiatan gotong royong.
“Dengan dana yang terbatas, uang yang ada bisa dimaksimalkan untuk membeli material. Sementara tenaga bisa memanfaatkan gotong royong masyarakat,” imbuhnya.
Faiz mencontohkan, pembangunan jalan lingkungan maupun fasilitas umum dapat dikerjakan bersama warga. Pola tersebut dinilai dapat membantu mengoptimalkan anggaran sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas desa.
“Pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat agar hasilnya dapat dirawat dan dimanfaatkan bersama.
Selain persoalan anggaran dan infrastruktur, Pemkab Batang merencanakan pemasangan sekitar 9.100 titik lampu penerangan jalan di seluruh wilayah kabupaten. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Desember 2026 dan berlanjut sepanjang 2027.
Faiz mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan sekitar 4.000 lampu tambahan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan penerangan di sejumlah wilayah. Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat diminta memetakan lokasi yang membutuhkan fasilitas tersebut, terutama kawasan yang rawan atau masih minim penerangan.
“Selain jumlah tersebut, pemerintah daerah juga menyiapkan sekitar 4.000 lampu tambahan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan penerangan di sejumlah wilayah. Tolong untuk Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat melakukan pemetaan lokasi yang membutuhkan penerangan jalan, terutama titik-titik yang dianggap rawan atau masih minim fasilitas lampu,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan mekanisme koordinasi agar kebutuhan penerangan di desa dapat dipenuhi secara bertahap.
“Kami bersama Pak Wakil Bupati sudah memiliki program. Insyaallah mulai Desember nanti akan dipasang sekitar 9.100 lampu se-Kabupaten Batang. Ia meminta masyarakat menyampaikan titik lokasi yang membutuhkan penerangan melalui kepala desa agar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Menurut Faiz, apabila kebutuhan lampu di suatu desa belum terpenuhi melalui alokasi awal, pemerintah desa dapat berkoordinasi untuk memanfaatkan lampu cadangan yang telah disiapkan.
“Dengan skema tersebut, pemerintah berharap kebutuhan penerangan jalan dapat dipenuhi secara bertahap melalui kerja sama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Selain membahas pembangunan infrastruktur, keterbatasan anggaran desa setelah adanya penyesuaian alokasi dana desa. Sejumlah desa yang sebelumnya menerima anggaran hingga sekitar Rp900 juta kini mengalami penurunan menjadi sekitar Rp300 juta,” terangnya.
Menurut Faiz, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Karena itu, kepala desa didorong menghidupkan kembali budaya gotong royong agar pembangunan fasilitas umum dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing desa.
“Pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat agar hasilnya dapat dirawat dan dimanfaatkan bersama. Melalui kegiatan Sambang Desa, Pemkab Batang berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin terbuka. Aspirasi yang disampaikan warga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” pungkasnya.
Melalui koordinasi tersebut, usulan warga mengenai jalan, rumah layak huni, dan penerangan diharapkan dapat masuk dalam pembahasan prioritas pembangunan. Kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi salah satu pendekatan untuk menjaga agar pembangunan tetap berjalan meskipun anggaran desa mengalami penyesuaian. []
Redaksi02
