TALIABU – Keterbatasan fasilitas penanganan hasil tangkapan ikan menjadi salah satu persoalan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa pesisir di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menjajaki dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur produktif, mengembangkan usaha ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi dan konsultasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, P. Nugroho, beserta tenaga ahli direktorat jenderal dan Kepala Badan Pengembangan Informasi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, mengatakan koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah dengan potensi serta kebutuhan masyarakat perdesaan.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Pulau Taliabu memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, sekaligus membuka ruang kolaborasi untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal,” ujar Yosar, sebagaimana diberitakan Dutametro pada Selasa, (27/10/2026).
Salah satu fokus pembahasan ialah pengembangan sektor perikanan tangkap di kawasan pesisir Kecamatan Taliabu Barat, Taliabu Selatan, hingga Taliabu Utara. Wilayah tersebut memiliki potensi perikanan dengan komoditas unggulan berupa tuna, cakalang, dan tongkol.
Kawasan itu berada dalam cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 dan 715. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana penangkapan ikan, minimnya fasilitas pabrik es dan ruang penyimpanan dingin, belum memadainya fasilitas pendaratan ikan, serta terbatasnya akses pasar dan pembiayaan.
Pemerintah daerah menilai pengembangan sektor perikanan perlu mencakup lebih dari sekadar peningkatan jumlah tangkapan. Penanganan setelah panen, pengolahan hasil laut, peningkatan nilai tambah produk, serta perluasan akses pasar juga diperlukan agar kegiatan perikanan dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi nelayan.
“Oleh karena itu, arah pengembangan sektor perikanan tidak hanya berfokus pada peningkatan volume hasil tangkapan, tetapi juga menyasar penanganan pascapanen, pengolahan hasil laut, peningkatan nilai tambah produk, hingga perluasan akses pasar dan penguatan rantai pasok agar manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh nelayan,” paparnya.
Selain perikanan, penguatan BUMDes menjadi agenda penting dalam mendorong kegiatan usaha produktif di tingkat desa. Lembaga ekonomi tersebut diharapkan dapat mengelola potensi pertanian, perkebunan, dan produk lokal melalui kemitraan usaha yang berkelanjutan.
Pengembangan desa wisata juga masuk dalam agenda pembahasan. Kekayaan alam, kawasan pesisir, dan kearifan lokal dipandang sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk memperluas kegiatan ekonomi masyarakat desa.
Yosar menekankan bahwa BUMDes perlu menjalankan kegiatan usaha yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan kelembagaan formal. Karena itu, pengembangan usaha desa perlu diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi dan membuka peluang usaha berbasis potensi lokal.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga membahas keberlanjutan program SEHATI. Namun, rincian program dan bentuk dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam informasi yang tersedia.
Pemkab Pulau Taliabu berharap koordinasi dengan Kemendes PDT dapat membuka peluang pendampingan program serta dukungan pembangunan infrastruktur produktif sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
“Kami berharap terbangun komunikasi dan silaturahmi yang berkelanjutan antara kepala daerah beserta jajaran dengan Kemendes PDT sehingga berbagai peluang program strategis nasional dapat ditindaklanjuti secara konkret di daerah,” pungkas Yosar.
Tindak lanjut koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan ekonomi desa di Pulau Taliabu, terutama melalui peningkatan kapasitas usaha BUMDes, pengembangan desa wisata, dan perbaikan dukungan infrastruktur perikanan. Realisasi dukungan program dan pembangunan fasilitas tetap menjadi tahap penting agar potensi lokal dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perdesaan. []
Redaksi02
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara