Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Syafruddin meminta pengurus PKB Kukar periode 2026–2031 memperkuat sinergi pembangunan dengan Pemkab sekaligus menerapkan politik kepeloporan, keteladanan, dan kehadiran dalam membantu masyarakat.
KUTAI KARTANEGARA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta seluruh pengurus dan kader PKB Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kader partai juga diminta hadir secara langsung untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan warga.
Arahan tersebut disampaikan anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKB Syafruddin dalam pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kukar periode 2026–2031 di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Rabu (28/10/2026).
Syafruddin menegaskan bahwa kader PKB harus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat.
“DPW PKB Kaltim memerintahkan kepada DPC PKB Kukar untuk bersama-sama bersinergi dengan pemerintah dan wajib hukumnya menjadi garda terdepan dalam rangka mewujudkan semua program, rencana, dan visi-misi Pemkab Kukar,” kata Syafruddin.
Ia menilai pelaksanaan pembangunan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar program yang direncanakan dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pengurus dan kader partai diharapkan membangun komunikasi serta kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Selain mendorong sinergi pembangunan, Syafruddin mengingatkan seluruh kader agar menjalankan tiga prinsip politik PKB, yakni politik kepeloporan, politik keteladanan, dan politik kehadiran.
Politik kepeloporan menekankan pentingnya kader mendorong perubahan. Politik keteladanan mengharuskan kader memberikan contoh positif, sedangkan politik kehadiran menuntut keterlibatan langsung dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan.
Syafruddin menegaskan bahwa politik kehadiran tidak boleh berhenti pada kegiatan organisasi atau pernyataan politik. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata ketika masyarakat membutuhkan bantuan dan penyelesaian masalah.
“Politik kehadiran yang dimaksud oleh PKB adalah setiap persoalan rakyat, setiap permasalahan rakyat, kader PKB wajib hadir untuk memberikan solusi atas persoalan-persoalan tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kontribusi pemerintah, partai politik, dan berbagai unsur masyarakat. Karena itu, keberadaan kader PKB diharapkan memberikan manfaat di lingkungan masing-masing.
Arahan tersebut disampaikan dalam momentum pengukuhan kepengurusan baru DPC PKB Kukar yang dipimpin Dedik Harianto. Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kukar Teguh Wibowo, serta jajaran pengurus dan kader PKB.
Dedik menyatakan bahwa pengukuhan kepengurusan periode 2026–2031 merupakan awal tanggung jawab baru bagi pengurus untuk meningkatkan kontribusi organisasi kepada masyarakat.
“Ini bukanlah akhir, melainkan awal dimulainya perjuangan PKB di Kabupaten Kukar untuk terus bekerja secara maksimal, memberikan kontribusi nyata, dan memberikan dampak bagi masyarakat,” ucap Dedik.
Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan organisasi, DPC PKB Kukar juga melanjutkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa. Saat ini, struktur organisasi telah terbentuk di seluruh 20 kecamatan, sedangkan kepengurusan desa ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Dedik menjelaskan, pembentukan struktur hingga tingkat desa diperlukan agar komunikasi antara pengurus dan masyarakat semakin luas. Keberadaan kader di berbagai wilayah juga diharapkan mempermudah penyerapan aspirasi serta penanganan persoalan warga.
“Alhamdulillah, kepengurusan di 20 kecamatan sudah terpenuhi seluruhnya. Tinggal kita melanjutkan progres pembentukan kepengurusan di masing-masing desa,” jelasnya.
Melalui penguatan organisasi dan penerapan tiga prinsip politik tersebut, kepengurusan baru PKB Kukar diharapkan mampu menerjemahkan arahan partai menjadi kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah serta keterlibatan langsung kader menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi partai terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga. []
Redaksi
