Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Kelancaran pasokan barang bersubsidi dan kepastian penyerapan hasil panen menjadi tantangan penting bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam menjalankan fungsi ekonomi di tingkat desa. Sejumlah pengelola koperasi melaporkan hambatan distribusi, penurunan omzet, keterbatasan anggaran operasional, hingga belum jelasnya mekanisme penyaluran hasil pertanian ke program pemerintah dalam rapat daring bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Senin (26/10/2026).
Zulkifli menegaskan, KDMP dirancang sebagai infrastruktur resmi pemerintah untuk menyalurkan barang bersubsidi sekaligus menyerap hasil pertanian warga, bukan sebagai toko kelontong atau supermarket biasa. Karena itu, operasional koperasi diarahkan pada pelayanan distribusi barang yang menjadi bagian dari program pemerintah serta penyerapan komoditas pertanian masyarakat.
Barang yang direncanakan disalurkan melalui KDMP meliputi bantuan pangan gratis bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pupuk, serta gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) ukuran 3 kilogram. Dalam sektor pertanian, koperasi juga diharapkan menyerap gabah petani sesuai harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk kemudian disetorkan ke Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
“Jadi, Saudara engga usah repot sekali jualan sikat gigi, jualan shampo, jualan Indomie, gak usah ya. Fokus kepada barang-barang subsidi. Ini adalah infrastruktur pemerintah menyalurkan barang-barang subsidi,” ujar Zulkifli dalam rapat daring bersama para manajer KDMP dari berbagai daerah, Senin 26 Oktober 2026, sebagaimana diberitakan Tutur, Senin, (26/10/2026).
Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi kendala pasokan di sejumlah daerah. Anisatun, Manajer KDMP Kaliori, Banyumas, mengungkapkan bahwa distribusi barang bersubsidi sempat terhenti cukup lama sejak peluncuran awal pada Mei 2026. Kondisi itu berdampak pada penjualan koperasi yang sempat turun drastis sebelum kembali meningkat pada akhir Oktober.
“Penjualan sempat mengalami penurunan karena stok subsidinya masih terhambat. Untuk saran kami, arus pasokannya itu mungkin perlu diperhatikan lagi, Pak,” papar Anisatun.
Kendala serupa dialami Maharany, Manajer KDMP Desa Beringin, Kabupaten Kediri. Ia menyebut omzet koperasinya merosot hingga 24,5 persen akibat keterbatasan stok barang. Selain persoalan pasokan, koperasi juga menghadapi keterbatasan dukungan biaya untuk menjalankan kegiatan lapangan serta memelihara sarana dan prasarana.
“Satu lagi kendala Bapak, belum tersedianya dukungan anggaran operasional yang memadai untuk kegiatan di lapangan. Jadi kami membutuhkan mekanisme anggaran yang jelas agar tidak bergantung pada dana pribadi kami,” tambah Maharany.
Persoalan lain berkaitan dengan peluang pasar bagi hasil pertanian desa. Mada Nova, Manajer KDMP Banggle, Kabupaten Blitar, meminta kejelasan regulasi agar hasil panen petani setempat dapat diserap melalui rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami menantikan regulasi atau payung hukum yang jelas, Bapak. Karena di bawah ini seperti yang kita tahu mungkin banyak dari MBG belum bisa menerima barang-barang dari kami. Mohon untuk bisa dipush terkait itu Bapak, harapannya produk dari petani ini juga bisa masuk ke MBG,” jelas Mada.
Bagi petani desa, kepastian mekanisme penyerapan menjadi penting agar hasil panen memiliki jalur distribusi yang jelas. Sementara itu, bagi pengelola koperasi, kelancaran pasokan barang bersubsidi dan dukungan operasional diperlukan agar layanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan program.
Menanggapi berbagai kendala tersebut, Zulkifli menjelaskan bahwa pemerintah sedang memangkas rantai distribusi lama yang dinilai terlalu panjang untuk menekan harga di tingkat konsumen. Ia juga menyatakan akan mengadakan evaluasi daring secara berkala setiap dua hingga tiga minggu guna memantau perkembangan pelaksanaan program dan membahas hambatan yang dihadapi pengelola koperasi.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan distribusi, memperjelas mekanisme operasional, serta memperkuat hubungan antara koperasi dan petani. Keberhasilan KDMP menjalankan fungsi penyaluran subsidi dan penyerapan hasil panen akan bergantung pada penyelesaian kendala di lapangan serta kepastian pelaksanaan kebijakan pemerintah. []
Redaksi02
