Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PALU – Pemerintah desa di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang membutuhkan bahan bacaan untuk mengembangkan perpustakaan kini dapat mengajukan bantuan buku kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulteng. Dukungan tersebut disiapkan untuk memperluas akses literasi masyarakat, terutama di wilayah pelosok.
Kepala Dispusaka Provinsi Sulteng Siti Rachmi Amir Singi mengatakan keterbatasan kewenangan di tingkat provinsi tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan perpustakaan di daerah pelosok. Pengelolaan perpustakaan desa berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, tetapi Dispusaka tetap membuka ruang dukungan melalui program yang dimiliki.
“Untuk wilayah-wilayah pelosok, kami bekerja sesuai kewenangan. Untuk daerah pelosok, kewenangannya ada di kabupaten dan kota. Tetapi kami tidak menutup mata,” kata Siti saat ditemui dalam Festival Literasi di halaman Kantor Dispusaka Sulteng, Jalan Banteng, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Senin (14/9/2026), sebagaimana diberitakan Tribun Palu, Senin, (14/09/2026).
Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan ialah penyediaan buku untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa. Bantuan itu ditujukan bagi desa yang secara resmi menyampaikan kebutuhan kepada Dispusaka.
“Semua permintaan bantuan, termasuk buku-buku untuk pembangunan perpustakaan desa, kami siapkan,” ujarnya.
Menurut Siti, desa yang membutuhkan bantuan harus menyampaikan proposal atau permintaan secara resmi. Setelah pengajuan diterima, kebutuhan buku dapat dipenuhi melalui program khusus yang tersedia di perpustakaan provinsi.
“Yang penting ada desa yang mengajukan proposal, permintaan untuk bantuan buku. Itu kami siapkan bukunya lewat program khusus yang ada di perpustakaan provinsi,” katanya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan literasi masyarakat Sulteng. Selain menyediakan bahan bacaan, Dispusaka juga menaruh perhatian pada kualitas pengelolaan perpustakaan agar keberadaannya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Berdasarkan penilaian tahun 2025 yang diterbitkan pada 2026, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sulteng tercatat 30,54. Di sisi lain, tingkat kegemaran membaca masyarakat mencapai 59,51 persen, berada di atas rata-rata nasional dan menempatkan Sulteng pada peringkat ketujuh.
Siti menilai peningkatan literasi tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya manusia. Ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk perpustakaan yang mudah dijangkau masyarakat, juga menjadi bagian penting dalam memperkuat budaya membaca.
Karena itu, perpustakaan desa dipandang perlu terus dikembangkan, khususnya untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat layanan. Dukungan buku menjadi salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan ketika desa menyampaikan kebutuhan secara resmi.
Selain bantuan bahan bacaan, Dispusaka Sulteng juga mendorong peningkatan kualitas perpustakaan melalui penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta peningkatan akreditasi perpustakaan sekolah. Langkah tersebut diharapkan membuat akses dan kualitas layanan literasi semakin merata di Sulteng. []
Redaksi02 | Nadiya.
