Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diproyeksikan menjadi salah satu jaringan pemerintah untuk memperbaiki penyaluran subsidi hingga ke tingkat desa. Pemanfaatan jaringan tersebut dinilai berpotensi mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar Rp150 triliun per tahun.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan potensi penghematan tersebut dapat dicapai apabila KDMP digunakan sebagai saluran distribusi barang subsidi pemerintah sekaligus didukung sistem berbasis data tunggal untuk menentukan penerima yang berhak.
“Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya,” kata Dony saat ditemui di Jakarta, Rabu, sebagaimana diberitakan Antara, Rabu, (09/09/2026).
Menurut Dony, pemerintah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan sistem daring berbasis data tunggal. Sistem tersebut nantinya terhubung dengan jaringan KDMP agar distribusi subsidi dapat diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Jadi kita sedang membuat tim, antara saya, tim saya, tim Pak Purbaya dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi,” ujarnya.
Dony menjelaskan posisi KDMP tidak hanya berkaitan dengan aktivitas koperasi, tetapi juga diarahkan sebagai jaringan distribusi pemerintah yang menjangkau masyarakat hingga desa.
“Teman-teman juga mesti memahami fungsi daripada Kopdes ini sehingga nanti tidak jadi bias kepada masalah. Kopdes ini menjadi channel distribution. Jadi di manapun lokasinya, karena coverage-nya adalah desa,” katanya.
Jaringan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok. Dony mencontohkan apabila harga beras mengalami kenaikan, pemerintah dapat menyalurkan beras melalui KDMP dengan harga yang telah ditetapkan sehingga tekanan terhadap inflasi dapat dikendalikan.
“Misalkan harga beras naik. Kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya,” ujar Dony.
Selain distribusi barang, KDMP diproyeksikan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat desa yang belum terjangkau perbankan. Koperasi dapat berfungsi sebagai agen layanan perbankan sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi seperti penarikan dan penyetoran uang di wilayahnya.
Pemerintah juga berencana memanfaatkan jaringan KDMP untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) disebut akan membuka layanan di Koperasi Desa untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih rendah.
“Kita ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PNM nanti membuka kantor di Koperasi Desa. Dalam rangka apa? Menyalurkan kredit. Untuk menghindari adanya, sekarang kan banyak yang kena rentenir dan sebagainya. Nanti dengan bunga ada 8 persen,” katanya.
Di bidang logistik, PT Pos Indonesia juga direncanakan bekerja sama dengan KDMP untuk menyediakan layanan bagi masyarakat desa. Layanan tersebut termasuk mendukung kegiatan usaha masyarakat yang menjalankan aktivitas penjualan secara daring.
Dengan berbagai fungsi tersebut, KDMP diarahkan menjadi jaringan ekonomi yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat desa, mulai dari distribusi subsidi dan kebutuhan pokok, layanan keuangan, akses pembiayaan, hingga logistik. Pemerintah berharap pemanfaatan jaringan tersebut dapat membuat bantuan dan layanan ekonomi lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
