Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TANJUNG – Kesiapan pemerintah desa menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan di Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong (Pemkab Tabalong) bersama unsur terkait menggelar apel kesiapsiagaan sekaligus rapat koordinasi untuk memastikan personel, peralatan, komunikasi, dan pola penanganan bencana siap digunakan sewaktu-waktu.
Kegiatan berlangsung di Halaman Pendopo Tanjung Bersinar, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Rabu (19/08/2026) pagi. Apel tersebut melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, pemerintah desa dan kelurahan, dunia usaha, serta unsur lainnya.
Bupati Tabalong Noor Rifani memimpin apel yang dilanjutkan pemeriksaan pasukan dan penyampaian amanat. Ia menekankan bahwa Karhutla dan kekeringan berpotensi memengaruhi lingkungan, kesehatan, pertanian, hingga aktivitas masyarakat.
“Karena itu, kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru kemudian bertindak. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus dilakukan sejak awal,” tegasnya, sebagaimana dilansir Warta Banjar, Rabu, (19/08/2026).
Menurutnya, pemantauan wilayah perlu ditingkatkan bersamaan dengan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi memicu kebakaran.
Kesiapan menghadapi kekeringan turut menjadi perhatian. Pemkab Tabalong meminta wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air dipantau sejak dini, termasuk dengan menjaga ketersediaan air dan mendorong penggunaannya secara bijak.
Bupati juga menilai penanganan bencana membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dunia usaha, pemerintah desa, relawan, organisasi masyarakat, hingga warga memiliki peran masing-masing.
“Penanganan bencana tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI dan Polri, BPBD, pemadam kebakaran, Manggala Agni, KPH, Basarnas, dunia usaha, pemerintah desa dan kelurahan, relawan, organisasi masyarakat, hingga seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap seluruh unsur memahami tugas dan perannya masing-masing, termasuk memastikan kesiapan personel, peralatan, sarana pendukung dan komunikasi, jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
“Dengan kesiapsiagaan yang baik, koordinasi yang kuat dan kepedulian masyarakat, kita dapat meminimalkan risiko serta dampak bencana di Kabupaten Tabalong,” pungkasnya.
Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan Kabupaten Tabalong Tahun 2026 di Plaza Pendopo Tanjung Bersinar. Keterlibatan unsur desa dalam rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dan respons bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan kesiapan di tingkat paling dekat dengan masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
