Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengarahkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar tidak berhenti sebagai lembaga administratif, tetapi menjadi penggerak kegiatan ekonomi produktif masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi program Desa Berdaya dengan KDKMP. Pemerintah NTB menilai pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada penguatan kemampuan ekonomi masyarakat agar warga tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan persoalan mendasar yang menyebabkan masyarakat berada dalam kemiskinan sekaligus meningkatkan kemampuan mereka untuk mandiri. Sebagaimana diberitakan Antara, Selasa, (18/08/2026), hal itu disampaikan dalam kegiatan Diklat KDKMP Desa Berdaya Transformatif di Mataram.
“Yang kami ingin lakukan adalah selesaikan masalah dasarnya, lalu kami berdayakan,” ujar dia dalam kegiatan Diklat KDKMP Desa Berdaya Transformatif di Mataram, Selasa.
Menurut Iqbal, keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan harus menghasilkan aktivitas ekonomi yang nyata. Koperasi diharapkan mampu mendorong masyarakat menghasilkan barang atau jasa, melakukan transaksi, serta memperoleh peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.
Pendekatan tersebut sekaligus menjadi upaya Pemprov NTB mengubah pola penanganan kemiskinan dari sekadar pemberian bantuan menjadi pemberdayaan ekonomi. Pemerintah menilai bantuan sosial yang tidak disertai penyelesaian persoalan mendasar hanya berpotensi membuat masyarakat bertahan dalam kondisi miskin.
“Pemerintah provinsi tidak ingin lagi menjadi simpatisan, tidak ingin lagi menjadi Robin Hood buat masyarakatnya, karena pendekatan memberikan bantuan sosial saja berhenti di sana itu berarti hanya menunda kemiskinan,” kata Iqbal.
Melalui Desa Berdaya, pemerintah menjalankan program tematik dan transformatif yang diarahkan menjadi salah satu instrumen utama untuk menekan kemiskinan ekstrem. Pelaksanaannya melibatkan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta berbagai entitas bisnis desa agar potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif.
Penguatan program tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemprov NTB melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, pengurus KDKMP, serta berbagai pihak lainnya dalam upaya memperluas dampak pemberdayaan.
Pemprov NTB menargetkan tingkat kemiskinan yang kini mendekati 12 persen dapat ditekan menjadi di bawah 10 persen atau satu digit pada 2029 hingga 2030. Target tersebut diharapkan dicapai melalui perluasan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif dan penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa.
Dengan integrasi Desa Berdaya dan KDKMP, masyarakat miskin diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi memperoleh kesempatan untuk berproduksi, bertransaksi, meningkatkan pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
