Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyepakati arah awal anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama mitra kementerian di Jakarta. Fokus utama penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan di seluruh Indonesia.
Kesepakatan pagu indikatif ini merupakan bagian dari pembahasan awal berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan tersebut, kebutuhan Kementerian PU tercatat mencapai sekitar Rp291 triliun, namun baru disetujui sebesar Rp98,47 triliun pada tahap awal.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan pihaknya akan mendorong peningkatan anggaran agar program prioritas nasional, termasuk pembangunan berbasis masyarakat di desa, dapat terakomodasi secara optimal.
“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Lasarus, di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan bahwa anggaran yang disetujui harus berdampak langsung bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar yang merata, termasuk hingga wilayah desa.
“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” tegas Dody.
Dari total anggaran tersebut, bidang Prasarana Strategis mendapatkan alokasi Rp31,53 triliun yang salah satunya digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi fasilitas pendidikan keagamaan, serta penanganan infrastruktur di kawasan terdampak bencana.
Sementara itu, bidang Bina Marga memperoleh Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, serta infrastruktur konektivitas wilayah yang mendukung akses antar daerah termasuk wilayah terpencil dan pedesaan.
Bidang Sumber Daya Air mendapat alokasi Rp25,44 triliun yang difokuskan pada pembangunan irigasi, pengendalian banjir, serta program Infrastruktur Berbasis Masyarakat melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang menyasar peningkatan produktivitas pertanian di desa.
Untuk bidang Cipta Karya, pemerintah mengalokasikan Rp11,07 triliun guna memperluas akses air minum, pengelolaan sanitasi, serta pengembangan kawasan strategis dan layanan dasar masyarakat, termasuk di daerah pedesaan.
Selain itu, dukungan operasional kementerian melalui berbagai unit kerja seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur mencapai Rp1,19 triliun.
Kementerian PU juga menyiapkan Rp1,65 triliun untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang akan menjangkau 4.127 lokasi di berbagai daerah, termasuk desa-desa yang menjadi sasaran utama pembangunan.
Program tersebut mencakup Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis desa.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akutabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” harap Dody.
Persetujuan awal ini menjadi dasar penyusunan lanjutan anggaran Kementerian PU 2027 yang menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu fokus penting dalam pemerataan infrastruktur nasional. []
Redaksi02 | Nadiya.
